Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Ryamizard: Saya Kenal Prabowo

Rabu 08 May 2019 16:27 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Teguh Firmansyah

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Foto: Abdan Syakura
Ryamizard yakin proses penghitungan sampai penetapan capres akan berjalan damai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yakin proses pemilu ini akan berlangsung aman. Ia mengaku kenal dengan kedua calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Prabowo, kata ia, satu letting (angkatan) di TNI. Keduanya pernah bertahun-tahun bersama.

Baca Juga

"Saya rasa tidak (rusuh) lah. Bangsa ini mengerti, baik satu atau dua, tidak akan sampai begitu. Kecuali ada orang-orang tertentu, lain, di luar kelompok itu. Pak Jokowi saya tahu orangnya. Pak Prabowo saya juga tahu orangnya, satu letting kok. Empat tahun sama-sama, kemudian puluhan tahun sama-sama. Nggak mungkin begitu-begitu," katanya, Rabu (8/5).

Wacana people power muncul pascapemilihan presiden 2019. Beberapa pihak di kubu pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyuarakan gerakan people power untuk memprotes Komisi Pemilihan Umum, yang mereka nilai telah berbuat curang.

Ryamizard berharap bila ada kubu pasangan calon presiden dan wapres yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019 bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Tidak perlu ada gerakan people power yang mengarah ke makar.

"Begini ya, kalau kita warga negara yang baik, selesaikan masalah dengan hukum. Kalau tidak puas, buka bersama-sama," kata Ryamizard.

Ia mengaku saat ini belum menerima laporan apapun mengenai pergerakan masyarakat untuk melakukan people power. Ia pun menyebut tak mendapat indikasi bahwa gerakan ini mengarah ke aksi makar.

Ryamizard berharap gerakan people power yang berjalan inkonstitusional tidak terjadi karena dapat merusak persatuan bangsa Indonesia. "Ya mudah-mudahan nggak ada, kalau ada ya selesai secara hukum. Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu. Karena kenapa?," people power itu merusak bangsa ini," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Namun ia menegaskan siap mengambil tindakan keras, jika memang aksi ini berakhir makar. "Jadi sesuatu yang dipaksa-paksakan, itu harus ada hukumnya," tegasnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA