Wednesday, 20 Zulhijjah 1440 / 21 August 2019

Wednesday, 20 Zulhijjah 1440 / 21 August 2019

Mengapa KPK Ingatkan BUMN Soal Investasi Asing?

Jumat 10 May 2019 05:09 WIB

Rep: DIAN FATH RISALAH/ Red: Elba Damhuri

Investasi (ilustrasi)

Foto:
KPK mengingatkan BUMN agar berhati-hati menerima investasi dari Cina.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, tujuan seminar ini adalah memperkuat peran SPI dalam pencegahan korupsi di lingkungan BUMN melalui pendekatan regulasi dan strategi.

Terkait regulasi, lanjut Agus, sangat penting bagi BUMN menyusun kebijakan yang mendukung penguatan peran SPI di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya sehingga pengawasan berjalan lebih efektif.

"Selain itu, agar terbentuk ekosistem pengawasan yang berjenjang," kata Agus.

Sementara itu, pendekatan strategi harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dewan komisaris dan komite audit yang menjalankan fungsi pengawasan serta peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia di SPI.

Agus mengatakan, kedua hal tersebut perlu diterapkan, mengingat banyaknya jumlah perusahaan BUMN. Saat ini, menurut Agus, ada 143 perusahaan induk BUMN.

Jumlah perusahaan anak dan cucu BUMN mencapai 760 perusahaan. Peran BUMN sangat penting bagi negara karena memiliki kontribusi sebesar Rp 422 triliun terhadap penerimaan APBN. Adapun jumlah aset BUMN sekitar Rp 8.092 triliun.

KPK meminta BUMN segera menyusun kebijakan dan regulasi terkait yang mendukung penguatan peran SPI di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya. Selain itu, BUMN wajib memperkuat sistem peringatan dini dan menjaga aset-asetnya.

Agus mengatakan, KPK sangat berharap upaya penguatan peran dan sistem pengawasan di lingkungan BUMN untuk dapat menekan tingkat korupsi di BUMN.

Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK hingga Desember 2018, melibatkan sektor swasta dan merupakan terbanyak di posisi kedua, yaitu berjumlah 238 orang. Pelaku terbanyak urutan pertama adalah dari kalangan anggota DPR/DPRD yang berjumlah 247 orang.

"Modus yang paling sering dilakukan adalah suap-menyuap dan gratifikasi untuk memengaruhi kebijakan penyelenggara negara, khususnya pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa," ujar Agus.

Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan, Kementerian BUMN sangat fokus terhadap tindakan-tindakan atau upaya pencegahan korupsi di tubuh BUMN. Ia pun mengaku prihatin dengan adanya pejabat BUMN yang tersangkut tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung, maupun Bareskrim.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA