Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Mempertaruhkan Nasib Gaza di Markas PBB

Jumat 10 May 2019 13:07 WIB

Red: Elba Damhuri

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi memimpin open debate di Dewan Keamanan PBB dengan menghasilkan presidential steatment, New York, Rabu (7/5).

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi memimpin open debate di Dewan Keamanan PBB dengan menghasilkan presidential steatment, New York, Rabu (7/5).

Foto: dok. Kementerian Luar Negeri
DK PBB membahas masalah pendudukan Israel di wilayah Palestina seperti di Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, Laporan Subroto, dari New York, Amerika Serikat

NEW YORK — Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Kantor Perwakilan Tetap Indonesia di New York, Rabu (7/5) siang waktu setempat. Dalam kesempatan itu dibahas situasi terkini Gaza dan upaya penyelesaian persoalan Gaza ke depan.

"Menlu Palestina menyampaikan bahwa gencatan senjata di Gaza sudah tercapai dan mudah-mudahan tidak ada provokasi baru yang dapat meningkatkan ketegangan baru," kata Retno di New York, Amerika Serikat, Rabu (7/5) siang.

Menlu Palestina, kata Retno, menyampaikan terima kasih kepada Indonesia yang mengadakan pertemuan Arria Formula ini dalam masa presidensinya dan mengundang Menlu Palestina untuk hadir.

Kedua Menlu dalam pertamuan itu juga membahas persiapan KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang rencananya akan digelar di Arab Saudi akhir bulan ini. “Sidang OKI ini merupakan waktu yang tepat bagi negara-negara Muslim yang tergabung dalam OKI untuk menunjukkan komitmennya pada perjuangan Palestina,” ujar Retno.

Dalam pertemuan itu kedua menteri luar negeri juga membahas persiapan Arria Formula yang akan digelar Dewan Keamanan PBB pada Kamis (8/5) sore waktu New York. Arria Fomula adalah diskusi informal yang dilaksanakan DK PBB untuk isu tertentu.

Dalam masa presidensi sebulan ini Indonesia menggelar Arria Formula yang salah satunya akan fokus membahas tentang pembangunan berbagai kawasan permukiman ilegal (illegal settlement) oleh Israel yang menduduki tanah milik rakyat Palestina, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan, dengan penekanan pada Resolusi DK PBB No 2.334 Tahun 2016.

Resolusi tersebut mendesak diakhirinya permukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina. Resolusi itu menyebutkan bahwa pemukiman tersebut "suatu pelanggaran di bawah hukum internasional".

Retno menegaskan, satu hal yang sangat penting yang selalu disampaikan kepada sekjen PBB maupun utusan sekjen PBB bahwa semua yang terjadi di Gaza tidak lepas dari inti masalah yakni pendudukan illegaI Israel terhadap wilayah-wilayah Palestina. Letupan-letupan, kata dia, akan terjadi selama masalah utamanya belum selesai.

"Oleh karena itu, kita akan fokus pada masalah dasar yang belum selesai. Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan parameter-parameter yang sudah disepakati secara internasional," katanya.

Menurut Retno, Resolusi PBB tentang masalah Palestina sudah banyak. Dan Indonesia akan mendorong terus agar resolusi itu dapat dilaksanakan.

Wakil Tetap Pemerintah RI di PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan, illegal settlement adalah persoalan mendasar dalam masalah Palestina. Dan persoalan okupasi wilayah ini memperuncing konflik yang terjadi. “Semakin luas wilayah Palestina yang dikuasi Israel semakin sulit untuk menyelesaikan masalah Palestina,” katanya.

Arria Formula, menurut Dian Triansyah, memungkinkan diskusi yang lebih luas tanpa aturan-aturan yang mengikat seperti di Dewan Keamanana PBB. Kendati demikian, jelasnya, seluruh pesertanya adalah anggorata DK PBB. Indonesia selaku sponsor diangkatnya isu Palestina ini juga mengajak Kuwait dan Afrika Selatan sebagai sponsor pendamping.

Sementara di lapangan, kondisi di Gaza semakin mendesak. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, Jamie McGoldrick, mengatakan, kurangnya dana kesehatan di Gaza membuat 1.700 orang yang ditembak oleh pasukan keamanan Israel mungkin harus diamputasi dalam dua tahun ke depan.

"Palestina memiliki 1.700 orang yang membutuhkan operasi serius dan rumit agar mereka dapat berjalan lagi," kata McGoldrick di Jenewa, Rabu (8/5).

McGoldrick mengungkapkan, 29 ribu orang Palestina telah terluka dalam aksi unjuk rasa di perbatasan Gaza-Israel sejak tahun lalu. Sebanyak 7.000 dari mereka memiliki luka tembak, sebagian besar di kaki bagian bawah.

"Mereka adalah orang-orang yang telah ditembak selama demonstrasi dan yang membutuhkan rehabilitasi, dan sangat, sangat serius dan operasi rekonstruksi tulang kompleks selama dua tahun sebelum mereka mulai merehabilitasi diri mereka sendiri," kata McGoldrick.

Ia mengatakan, sejauh ini PBB membutuhkan 20 juta dolar AS untuk mengisi kesenjangan dalam pengeluaran kesehatan. Kurangnya dana untuk Program Pangan Dunia (WFP) dan UNRWA, badan kemanusiaan PBB yang mendukung warga Palestina, juga berarti mungkin ada gangguan pasokan makanan untuk 1 juta orang.

(rossi handayani/reuters ed: fitriyan)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA