Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Ferdinand Respons Pernyataan Arief Poyuono Soal Demokrat

Senin 13 May 2019 14:13 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean (kedua kiri)

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean (kedua kiri)

Foto: Republika TV/Nugroho Habibi
Arief mengimbau Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono bukanlah orang penting yang mewakili partainya. Ferdinand menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Arief yang mengimbau Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Baca Juga

"Kami melihat bagaimana Arief Poyuono ini bukan orang penting di Gerindra. Jadi dipecat atau tidak dipecat (dari partai) sebetulnya tidak terlalu berpengaruh," ujar Ferdinand saat dikonfirmasi, Senin (13/5).

Selain itu, Ferdinand menilai Arief tak berkontribusi dalam mendulang suara untuk pasangan calon nomor urut 02. Arief juga disebut bukan merupakan bagian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya tidak pernah melihat Arief di Kertanegara selama proses Pemilu sebagai elite Gerindra yang memperjuangan Prabowo," ujar Ferdinand.

Kendai demikian, Ferdinand mengaku menerima permintaan maaf Partai Gerindra atas pernyataan Arief. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi Arief, dan tak mewakili Partai Gerindra ataupun Koalisi Indonesia Adil Makmur.

"Tidak apa-apa, tidak masalah, kami hormati karena itu kedaulatan Gerindra," ujar Ferdinand.

Sebelumnya, Arief mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil-Makmur. Ia mengatakan hal itu lantaran partai berlambang bintang mercy itu tidak memiliki sikap politik yang jelas.

Selain itu, Arief buka-bukaan bahwa pihaknya menerima Demokrat atas dasar kasihan tidak mendapat kursi legislatif di Pileg 2019. Arief juga menyinggung dosa masa lalu yang melibatkan Demokrat terkait korupsi Hambalang.

"Saya tahu kok kenapa kayak undur-undur, maklum belum clear jaminan hukum dari Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi. Kayak kasus korupsi proyek Hambalang," ujar Arief.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA