Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Pemda Sudah Diminta Menganggarkan Gaji ke-13 dan THR

Rabu 15 May 2019 19:37 WIB

Red: EH Ismail

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin

Foto: Puspen Kemendagri
Pemda juga dapat mengubah penjabaran APBD untuk THR dan gaji ke-13.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan sudah memberikan surat edaran kepada pemerintah daerah. Isinya adalah imbauan agar pemda menganggarkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Hal itu disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu (15/5). Pada intinya Pemerintah sudah memberikan kepastian bahwa gaji ke-13 maupun THR bisa dibayarkan tepat waktu. Terkait APBD 2019, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD Tahun 2019.

“Di dalam peraturan itu Pemda sudah diminta untuk menyediakan anggaran gaji ke-13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu kita harapkan daerah seyogyanya sudah menganggarkan di dalam APBD-nya untuk gaji ke-13 ini,” katanya.

photo
Mendagri Tjahjo Kumolo

Pemda juga dapat mengubah penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019 untuk dua hal tadi. Langkah ini ditempuh seandainya belum menganggarkan atau sudah menganggarkan tapi tidak cukup dana untuk membayarkan THR dan gaji ke-13.

“Karena itu, kita harapkan dengan keluarnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019  ini tidak ada daerah lagi yang merasa kesulitan di dalam penyediaan anggaran,” tuturnya.

Kemendagri menyatakan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini akan memberikan kepastian hukum bagi daerah untuk mencairkan anggaran THR dan gaji ke-13 karena sudah dananya diakomodasi dalam APBD. “Jadi, diharapkan sudah tidak ada lagi polemik seperti tahun-tahun kemarin,” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait sanksi kepada kepala daerah yang tidak mau menganggarkan maupun mencairkan dana THR, Sekjen Kemendagri menegaskan, ada sanksinya aturan yang berlaku.

“Pasti ada sanksinya karena ini kebijakan nasional dan ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan para pensiunan.Sehingga ini harus dilaksanakan dengan benar, sanksinya sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017, itu sanksinya ada tahapan dimulai dari teguran satu, dua dan tiga dan sebagainya,” tuturnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA