Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

JK akan Bicarakan Penanganan Radikalisme Internet di Paris

Rabu 15 May 2019 21:33 WIB

Rep: Fauziah Mursid / Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Prancis untuk menghadiri acara The Christchurch Call to Action di Istana Elysee, Paris, dalam rangka membicarakan persoalan teroris, Rabu (15/5).

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Prancis untuk menghadiri acara The Christchurch Call to Action di Istana Elysee, Paris, dalam rangka membicarakan persoalan teroris, Rabu (15/5).

Foto: dok. Istimewa
JK menilai penanganan ideologi radikal saat ini sudah harus komprehensif.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan ideologi radikal yang telah merebak ke dunia daring atau internet. Menurut JK, perkembangan ideologi radikal saat ini telah berubah cepat melalui pengaruh internet.

Baca Juga

Karena itu, ia menilai penanganan ideologi radikal saat ini sudah harus komprehensif. JK menerangkan, itu juga salah satu yang akan ia sampaikan dalam forum The Christchurch Call to Action yang digelar di Istana Elysee, Prancis, Rabu (15/5).

"Ideologi itu sudah masuk ke semua lini. Selama ini kita mengira orang kelas di bawah karena miskin karena kurang mampung gampang dipengaruhi, tapi orang kaya 10 besar kaya-kaya pendidikan di Inggris kok terpengaruh, itu bukan karena pengajian tapi karena pengkajian internet," ujar JK  di Hotel Beau-Rivage, Jenewa, Swiss, Rabu (15/5).

Menurut JK, Indonesia yang selama ini mampu meredam ideologi radikal, juga harus menghadapi tantangan terhadap perkembangan paparan ideologi radikal via internet. Ia menyebut dua peristiwa teror terakhir, yakni di Christchurch, Selandia Baru dan Sri Lanka juga menunjukan paparan ideologi radikal dari internet.

Karena itu, ia berharap di forum yang akan dihadiri beberapa kepala negara dan juga sejumlah CEO penyedia layanan seperti Microsoft, Facebook, Amazon, dan lainnya itu mencari penyelesaian ideologi radikal di internet. "Kita harus ada Publich partnership dalam bidang penyelesaian masalah teroris, jadi kerja sama pemerintah swasta," ujar JK.

Ia mencontohkan penyelesaikan masalah terorisme di Indonesia, belum banyak menyertakan pihak swasta khususnya provider internet. JK menerangkan, padahal kerjasama swasta begitu dibutuhkan dalam upaya menangkal paparan radikal dari internet.

"Selama ini boleh dibilang upaya lebih banyak dari pemerintah kalau kita densus 88 , BNPT, semuanya pemerintah. Sekarang kita sepakat semunya besok declare bahwa provider provider ikut serta mengatasi karena mereka bisa menyebar dengan cepat masalah," kata JK.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA