Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Muhammadiyah Imbau Anggotanya tak Ikut Aksi 22 Mei

Ahad 19 Mei 2019 00:29 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Elba Damhuri

Kader-kader Muhammadiyah (ilustrasi)

Kader-kader Muhammadiyah (ilustrasi)

Foto: ANTARA
Hadapi aksi 22 Mei, Muhammadiyah minta aparat agar persuasif.

JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengimbau kepada warga Muhamadiyah agar tidak ikut aksi 22 Mei 2019. Abdul Mu'ti berharap anggota Muhammadiyah justru bisa menjadi contoh dalam berdemokrasi.

"Muhammadiyah menghimbau kepada anggotanya untuk tidak turut serta dalam aksi 22 Mei. Warga Muhammadiyah hendaknya menjaga khittah dan kepribadian dengan menjadi teladan dalam berpolitik dan berdemokrasi," kata Abdul Mu'ti dalam pesan tertulis kepada Republika pada Sabtu (18/5).

Menurut Mu'ti, pengerahan massa pada 22 Mei justru dapat berisiko menimbulkan benturan dan konflik horizontal. Karena itu, ia meminta agar semua pihak hendaknya dapat menahan diri.

Baca Juga

photo
Aksi 22 Mei 2019: Muhammadiyah imbau warganya tak ikut aksi 22 Mei 2019 di Jakarta. Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan hal itu.


Selain itu, pemilihan Presiden adalah proses seleksi kepemimpinan yang biasa dilakukan Indonesia. Proses pemilihan Presiden, jelas Mu'ti, berlangsung secara konstitusional, terbuka, jujur, dan adil.

Penyelenggara pemilu pun, menurut Mu'ti, juga telah bekerja profesional, netral, dan transparan. Bahkan, mereka juga kooperatif menerima masukan, segala kesalahan telah diperbaiki, dan dugaan adanya kecurangan sudah dilakukan pemilihan ulang kembali.

"Karena itu semua pihak hendaknya menerima hasil-hasil Pemilu secara dewasa, legawa, arif, dan bijaksana," kata dia.

Jika ada keberatan terhadap hasil pemilu, Mu'ti menyarankan, hendaknya diselesaikan secara hukum. Pengerahan massa dalam bentuk apapun dan oleh siapapun hendaknya dihindari.

"Muhammadiyah juga menghimbau aparatur keamanan untuk tidak represif. Pendekatan persuasif melalui komunikasi personal dan institusional harus dilakukan. Pendekatan yang militeristik dan pre-emptive berpotensi menimbulkan benturan antara aparat dan rakyat," kata Abdul Mu'ti.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA