Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

MK Terima Gugatan Pilpres Sampai Jumat pukul 24.00 WIB

Selasa 21 Mei 2019 13:55 WIB

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi membacakan putusan perkara uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3).

[Ilustrasi] Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi membacakan putusan perkara uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3).

Foto: Republika/Prayogi
MK memperkirakan persidangan mulai digelar hingga diputus pada 28 Juni.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima gugatan pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019 hingga 24 Mei pukul 24.00 WIB. Jadwal tersebut sesuai amanah undang-undang untuk membuka pengajuan permohonan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiga hari setelah pengumuman perolehan suara nasional.

“Kalau sekarang Selasa (pengumuman hasil rekapitulasi tingkat nasional), berarti Jumat pukul 24.00 WIB itu batas waktunya (mengajukan gugatan),” kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada Republika.co.id, Selasa (21/2).

Baca Juga

Dia menjelaskan UU mengamanatkan sengketa pilpres harus selesai dalam waktu 14 hari. Setelah menerima gugatan hasil rekapitulasi nasional, MK akan meregristrasi gugatan itu pada 11 Juni.

Waktu registrasi membutuhkan waktu hingga 18 hari lantaran ada momentum lebaran dan cuti bersama. Kemudian, persidangan mulai digelar hingga diputus pada 28 Juni.

Fajar mengatakan gugatan pilpres di MK seharusnya berhubungan dengan hasil rekapitulasi suara. Sebab, gugatan tahapan dan proses bisa dilakukan di Tim Penegak Hukum Terpadu badan pengawas Pemilihan Umum (Gakumdu Bawaslu).

Namun, hasil rekapitulasi juga berhubungan dengan proses. Karena itu, MK juga berwenang memeriksa lagi proses dan tahapan secara komprehensif.

“Karena hasil itu tak bisa dilepaskan dari proses, maka sah-sah saja kalau pemohon mendalilkan terkait dengan proses. Nanti MK akan periksa, sembari mendengarkan pihak-pihak yang terkait itu,” ujar Fajar.

Selanjutnya, MK akan menjadi penentu sengketa sesuai keyakinan, dan kebenaran menurut hakim. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA