Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

MUI Kalbar: Menolak Kehancuran Lebih Diutamakan

Selasa 21 May 2019 16:18 WIB

Rep: Ali Yusuf/ Red: Muhammad Hafil

Pemilu (ilustrasi).

Pemilu (ilustrasi).

Umat Islam diminta untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar) tidak terprovokasi. Imbauan itu disampakan terkait hasil rekapitulasi KPU yang menuai banyak reaksi massa ke Jakarta besok.

Ketua MUI Kalbar KH HM Basri Har meminta umat Islam untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan sesama anak bangsa pascapenetapan hasil penghitungan suara presiden dan wakil presiden oleh KPU.

"Jaga persatuan dan kesatuan antar umat dalam satu bangsa. Jangan sampai ada perpercahan," kata HM Basri saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (21/5).

KH Basri mengatakan, berdasarkan suatu kaidah ushul fiqh setiap orang yang beriman harus menolak kerusakan atau kehancuran dalam suatu keadaan. Artinya menolak kehancuran dan kerusakan itu harus lebih dahulukan daripada meraih kebaikan.

"Jadi maksudnya harus lebih diutamakan menolak kehancuran dan kerusakan daripada meraih kebaikan yang mengakibatkan kehancuran," ujarnya.

MUI Kalbar berharap semua pihak di pusat dan daerah memiliki semangat yang sama bahwa masa depan umat lebih penting. Untuk itu penting jika semua umat bangsa dan negara merajut persatuan dan kesatuan demi terjaganya nama baik agama dan bangsa pasca pesta demokrasi.

"Pelaksanaan pemilu sudah selesai, oleh karena itu beda pilihan jangan sampai kita terpecah mari rajut kembali persatuan dan kesatuan," ujarnya.

KH HM Basri menyarankan agar masyarakat percaya kepada penyelenggara pemilu di KPU, Bawaslu dan DKPP dalam menyelesaikan semua persoalan pemilu. Karena lembaga-lembaga itulah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan menyelenggarakan pemilu.

"Untuk KPU dan Bawaslu harus jujur, adil, dan tranaparan sehingga keputusannya memuaskan semua pihak," katanya.

KH HM Basri juga meminta pihak yang tidak puas dengan penetapan KPU agar menempuh jalur konstitusional. Dan tidak menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

"Jangan sampai main hakim sendiri dengan melakukan kekerasan karena itu tidak dibenarkan hukum agama dan negara," katanya.

Untuk itu ia meminta aparat konsisten dalam menegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Jika memang ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pemilu maka harus segera ditindak tegas. "Jangan tebang pilih dalam penegakan hukum," katanya.

KH HM Basri mengaku MUI telah menggelar pertemuan dengan Polda Kalimantan Barat. Pertemuan dialkukan untuk mengantisipasi gesekan pasca penetapan perolehan suara pilpres. KH HM Basri mengaku Polda tidak memberikan data berapa jumlah umat di Kalbar yang akan berangkat ke Jakarta ikut aksi 22 Mie di KPU. "Itu kita tidak dapat informasinya," katanya.



Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA