Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Peningkatan Kapasitas Anggota KSB Menjadi Prioritas

Selasa 21 May 2019 18:27 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

 Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat

Foto: Kementerian Sosial
Peningkatan kapasitas anggota Kampung Siaga Bencana jadi prioritas
<p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan peningkatan kapasitas anggota Kampung Siaga Bencana (KSB), latihan rutin dan terstruktur menjadi urutan prioritas kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu untuk mempersiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana. 
Baca Juga

Hal itu ia ungkapkan setelah mendengar pemaparan hasil penelitian tentang Kampung Siaga Bencana. Menurut dia, paparan itu betul-betul menjadi input dalam pengembangan penanganan bencana berbasis komunitas.

“KSB merupakan salah satu prioritas yang sifatnya pencegahan. Seperti diketahui setelah terjadi bencana di Selat Sunda perlu ada penyesuaian dalam penyiapan KSB“, kata Harry saat menerima delegasi World Food Program (WFP) di Jakarta, Selasa (21/5).

Pembentukan KSB, lanjut Harry mengarah kepada pendekatan kawasan.  Sehingga  pemikiran kampung sebagai kawasan,  bersifat lokal sifatnya.  Mungkin saja terjadi,   banjir melintasi beberapa desa, sehingga kita bisa fasilitasi terbentuknya KSB.

“KSB tidak identik dengan kampung tetapi lebih kepada memfasilitasi masyarakat untuk lebih bisa memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana”, ungkapnya.

WFP telah melakukan studi tentang KSB dengan melibatkan 34 KSB dan 14 mitra kerja di tujuh propinsi. Dari hasil penelitian tersebut, WFP merekomendasikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan KSB menjadi prioritas yang utama untuk segera dilakukan.

“Prioritas kebijakan yang pertama adalah capacities (kapasitas), yang kedua permanence (keabadian) dan urutan yang ketiga adalah funding (pendanaan)," ujar Leason Officier EPR WFP Wipsar Dina Triandini.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengumpulkan praktek baik dan pembelajaran dari KSB-KSB yang telah terbentuk untuk meningkatkan kualitas program KSB di masa mendatang. Dari penelitian itu, WFP menemukan setidaknya ada 12 masalah yang terjadi dilapangan yang harus segera ditindaklanjuti.

“Setidaknya terdapat 12 hal yang ditemukan dilapangan, yaitu sustainability, permanence, effectiveness, ownership, adaptiveness, inclusion, institutionalism, policy environment, capacities, culture, funding, dan accountability," ucap Dina.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA