Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Merancang Masa Depan Palestina-Israel

Ahad 02 Jun 2019 06:27 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Elba Damhuri

Aksi solidaritas di London mendukung rakyat Palestina. Aksi juga dihadiri aktivis Palestina Ahed Tamimi.

Foto:
Solusi dua negara tidak diangkat dalam rancangan perdamaian Palestina-Israel.

PLO telah menolak upaya Kushner yang merayu warga Palestina agar menerima pendudukan Israel di Tepi Barat. Seorang anggota senior PLO, Hanan Ashrawi, dalam Twitter-nya menyatakan, inisiasi AS mengadakan konferensi ekonomi di Bahrain hanya sebuah upaya untuk merayu Palestina.

Dalam rancangan perdamaian tersebut disebutkan bahwa wilayah Gaza akan diperluas hingga ke Semenanjung Sinai Mesir. Nantinya, warga Palestina dapat tinggal dan bekerja di bawah kendali Mesir.

"Dalam rencana tersebut, nantinya Gaza akan membentang dari Rafah (perbatasan selatan) ke El Arish dan beberapa wilayah Sinai. Wilayah ini akan menjadi ekspansi Palestina di mana warga Palestina dapat tinggal," kata pemimpin Palestina.

Direktur Eksekutif Institut Washington untuk Kebijakan Timur Tengah Robert Satloff membuat tulisan setelah melakukan wawancara dengan Kushner. Satloff menyebut kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bencana politik yang harus ditinggalkan.

"Kesepakatan perdamaian Timur Tengah dimulai dan berakhir dengan kedua belah pihak sebagai tetangga dan terjebak dengan satu sama lain untuk selamanya," ujar Satloff dalam tulisannya.

Tak hanya itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras badan internasional yang mendukung pendudukan berkepanjangan di Palestina, termasuk keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pertemuan puncak OKI di Makkah, Arab Saudi, menyebutkan dalam pernyataan akhirnya, Sabtu (1/6), yang menentang semua tindakan tidak sah Israel untuk mengubah fakta di Palestina, termasuk penyelesaian dua negara.

Karena itu, OKI mendesak negara anggotanya agar bertindak terhadap upaya pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem. OKI juga menolak menerima setiap usul penyelesaian damai yang tidak sejalan dengan hak sah rakyat Palestina yang tak dapat ditolak.

Organisasi ini juga menekankan pentingnya dukungan luas buat anggaran Pemerintah Palestina agar bisa melanjutkan tugasnya. Tak hanya itu, OKI juga mendesak AS menghapus Sudan dari daftarnya mengenai penaja terorisme.

(reuters ed: dewi mardiani)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA