Thursday, 21 Zulhijjah 1440 / 22 August 2019

Thursday, 21 Zulhijjah 1440 / 22 August 2019

Kiai Maruf Jelaskan Posisinya di Bank yang Dipersoalkan 02

Selasa 11 Jun 2019 16:06 WIB

Rep: Muhyiddin/ Red: Ratna Puspita

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi istri halal bi halal dengan Presiden Joko Widodo dan Iriana Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6).

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi istri halal bi halal dengan Presiden Joko Widodo dan Iriana Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Kiai Ma'ruf menegaskan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin akhirnya menjelaskan terkait posisinya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempermasalahkan kedudukan Kiai Ma'ruf tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kiai Ma'ruf menegaskan kedua bank syariah tersebut bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan posisinya pun bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). "Iya DPS, DPS kan bukan karyawan," ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Baca Juga

Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri bila ia adalah karyawan atau pejabat dari BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena bukan sebagai karyawan, Kiai Ma'ruf menganggap dirinya tidak melanggar pasal tersebut.

"Bukan (bukan karyawan BUMN, red), dan itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan," tegas Ketua Umum MUI ini.

Kendati demikian, Kiai Ma'ruf menyerahkan permasalahan itu kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk menyelesaikannya. "Karena ini sudah jadi ranah hukum, biar TKN saja yang jawab lah, enggak usah saya yang beri penjelasan," kata Kiai Ma'ruf. 

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi MK untuk menambahkan bukti dalam permohonan sengketa hasil pemilu (PHPU), Senin (10/6). Tim Hukum Prabowo menyoal status jabatan cawapres 01 Ma'ruf Amin di dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bukti yang disertakan tim hukum Prabowo-Sandi menyatakan, Ma'ruf masih memiliki jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah selama menjadi calon wakil presiden hingga saat ini. Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyatakan, nama Ma’ruf tercantum di laman Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Dengan demikian, kata Bambang, Ma'ruf diduga melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). "Seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan atau ketika akan mencalonkan,” kata Bambang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA