Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Kota Bandung Kaji Lokasi Pembangunan Mal Pelayanan Publik

Jumat 14 Jun 2019 15:28 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Petugas melayani warga yang mengurus dokumen kependudukan di Mall Pelayanan Publik Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/6/2019).

Petugas melayani warga yang mengurus dokumen kependudukan di Mall Pelayanan Publik Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/6/2019).

Foto: Antara/Didik Suhartono
Pembangunan MPP baru bisa dilakukan pada tahun 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).  Saat ini Pemkot tengah mengkaji lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan MPP.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan adanya MPP dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Oded mengaku memiliki beberapa opsi lokasi yang cocok dibangun MPP.  Salah satunya adalah gedung eks Matahari yang berada di Jalan Banceuy. Sebab, Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait gedung tersebut akan selesai dalam waktu dekat.

"Rencana titik kami lihat eks Matahari Banceuy. Atau kami akan gunakan Jalan cianjur. Nanti kita relokasi dinas PU nya dan DBMPTSP Kota Bandung. Tpi itninya akan kita kaji dulu (mana yang cocok)," kata Oded, Jumat (14/6).

Menurutnya, Kota Bandung sudah sangat membutuhkan MPP untuk meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan publik. Apalagi, kota dengan 2,4 juta penduduk ini membutuhkan percepatan dalam berbagai sektor.

Ia mengatakan untuk pembangunannya baru bisa dilakukan tahun 2020 mendatang. Sebab, tahun ini tidak ada slot anggaran untuk pembangunan yang diperkirakan memakan anggaran hingga miliaran rupiah.

"Tahun ini DED nya (detail enginering desain). Karena sekarang sudah Juni, anggaran sudah jalan (tidak ada slot untuk pembangunan MPP)," ujarnya.

MPP merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan publik atas barang jasa atau pelayanan administrasi. Konsep ini merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat, daerah, serta BUMD dan BUMN dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Payung hukumnya, yakni Permenpanrb Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA