Saturday, 23 Zulhijjah 1440 / 24 August 2019

Saturday, 23 Zulhijjah 1440 / 24 August 2019

Sidang Sengketa Pilpres MK: Adu Kuat Para Saksi

Senin 17 Jun 2019 06:47 WIB

Rep: Rizky Suryarandika, Andrian Saputra/ Red: Elba Damhuri

Sidang gugatan pilpres di MK (ilustrasi).

Foto:
KPU mengapresiasi MK yang menunda sidang sengketa pilpres selama sehari

Nantinya, kata dia, saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh BPN dapat menggunakan sejumlah metode yang diusulkan LPSK. Seperti memberikan kesaksian dari jarak jauh menggunakan telekonferensi, menggunakan ruang bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, serta menyamarkan informasi saksi untuk keselamatan pribadi saksi.

Tak hanya itu, kata dia, BPN juga mendorong agar LPSK juga memberikan perlindungan terhadap hakim MK. “BPN mendorong LPSK melindungi dan menjamin kemananan seluruh hakim MK agar terlepas dari seluruh bentuk ancaman dan intervensi dalam memutuskan pilpres, itu fokus kita diluar materi gugatan,” katanya.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, LPSK akan bersikap netral dalam memberikan perlidungan terhadap saksi. “Perlu kami garis bawahi, kalaupun nanti MK memutuskan mengabulkan tentu layanan (perlindungan) itu tidak hanya diberikan kepada 02 saja, tapi juga kepada 01 dan KPU,” kata Hasto, Ahad (16/6).

Adapun bentuk perlindungannya, kata dia, akan diberikan sesuai kebutuhan tiap-tiap saksi. Jika mendapatkan ancaman serius, saksi bisa ditempatkan di rumah aman. Namun, dia mengingatkan, semua itu baru bisa dilakukan LPSK setelah hakim mengabulkan permohonan perlidungan terhadap saksi sidang sengketa pilpres.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menyepakati usulan perlindungan dari LPSK. "Agar jangan sampai tim hukum 02 kembali membangun imaginasi bahwa LPSK tidak netral atau malah mendukung 01," ujar Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni di Jakarta, Ahad (16/6).

Menurut Anotni, persepsi adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 secara konsiten dijual oleh BPN. Dia berpendapat, saat ini kubu oposisi tengah melakukan gertakan terkait saksi tersebut. Termasuk, kata dia, keselamatan saksi yang disebut-sebut terancam dalam sengketa hasil pilpres 2019 ini.

"Kita hidup di negara demokratis. Hampir tidak ada penculikan, tindak kekerasan, intimidasi, dan sebagainya," kata Antoni.

Dalam persidangan perdana pada pekan lalu, Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto (BW) membacakan 15 petitum permohonan. Di antaranya, mereka meminta MK membatalkan keputusan rekapitulasi pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf serta menetapkan pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai pemenang.

Mereka juga meminta pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu dinyatakan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tim hukum BPN juga meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia dan pemecatan para komisioner KPU.

Sedangkan perbaikan petitum juga menyertakan tudingan soal tidak absahnya pencalonan KH Ma’ruf Amin sehubungan posisinya di anak perusahaan BUMN dan kecurigaan soal asal dana kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf. Selain itu, tim hukum BPN menuding terjadi pengerahan ASN dan tak netralnya media massa.

BACA JUGA: Ikuti Update Berita-Berita Sidang Sengketa Pilpres di MK

(mabruroh/rizkyan adiyudha ed: fitriyan zamzami).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA