Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Jokowi Dukung Lacak Capim KPK dengan Libatkan BNPT

Senin 17 Jun 2019 11:38 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Jokowi menerima Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK 2019 - 2023 di Istana Merdeka, Senin (17/6).

Presiden Jokowi menerima Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK 2019 - 2023 di Istana Merdeka, Senin (17/6).

Foto: Sapto Andika Candra.
Pancel KPK ingin memastikan capim KPK tak terpapar paham radikal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung langkah Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 untuk melacak rekam jejak para kandidat melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pelacakan rekam jejak melalui dua badan tersebut tentunya bermaksud memastikan capim nantinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus narkotika ataupun terpapar paham terorisme.

Baca Juga

"Tracking standar polisi, jaksa, KPK, BIN, PPATK. Kita tambahkan BNPT dan BNN. Beliau (Jokowi) sesuai komitmennya terserah pansel sepanjang mengikuti aturan yang ada mengikuti kebutuhan yang mendesak di Indonesia," jelas Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih di Kantor Presiden, Senin (17/6).

Yenti menyebutkan, pelacakan rekam jejak melalui BNPT nantinya akan memastikan kondisi psikologi capim apakah terpapar radikalisme atau tidak. Sementara pelacakan melalui BNN, Pansel KPK akan memastikan para capim tidak hanya terbebas dari pemakaian narkoba namun juga terbebas dari dukungan kartel atau pemasok narkotika.

"Catatan-catatan yang bersangkutan terlibat sindikat narkotika ini penting karena di beberapa negara hal ini sangat mungkin orang yang terpilih, orang yang mem-backing-nya kartel narkoba," kata Yenti.

Sementara itu, Anggota Pansel KPK Hamdi Moeloek menambahkan bahwa penambahan dua lembaga negara dalam sistem pelacakan rekam jejak dilakukan sebagai upaya preventif. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi untuk menyaring kandidat-kandidat capim yang lebih baik.

"Jadi dari semua calon yang masuk kita perlakukan sama, siapa pun dia. Tolong  di-tracking apakah ada kemungkinan kemungkinan indikasi terpapar ideologi radikal," kata Hamdi.

Khusus soal radikalisme, Hamdi memandang bahwa infiltrasi paham radikalisme memang ditengarai meluas termasuk ke dalam lingkungan sekolah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meluasnya infilitrasi ini, ujar dia, membuat pansel KPK berpikir untuk lebih dalam lagi melakukan pelacakan rekam jejak.

"Jadi mohon jangan ini ditafsirkan terlalu jauh, macam-macam begitu. Kita hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA