Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Sidang PHPU Pilpres Jadi Media Pendidikan Politik Rakyat

Senin 17 Jun 2019 13:00 WIB

Rep: amri amrullah/ Red: Dwi Murdaningsih

Sidang gugatan pilpres di MK (ilustrasi).

Sidang gugatan pilpres di MK (ilustrasi).

Foto: Dok Republika.co.id
Rakyat diminta ikut pantau sidang PHPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rangkaian sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Rangkaian Sidang MK ini diharapkan menjadi media pendidikan politik bagi rakyat di tengah ramainya keriuhan dan persilangan pendapat selama penyelenggaraan pemilu terutama Pilpres 2019.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mengungkapkan, seluruh rangkaian proses persidangan PHPU terutama terkait perselisihan Pilpres 2019 di MK diharapkan mampu menyajikan perdebatan yang substantif. Dengan begitu sidang bisa menjadi media pendidikan politik bagi rakyat. Selain itu sidang juga akan menjadi forum bagi rakyat untuk menyaksikan langsung bahwa nilai-nilai dasar dari demokrasi adalah kejujuran dan keadilan.

“Kita berharap sidang sengketa pilpres di MK nanti menjadi media pencerahan bagi siapa saja, baik bagi mereka yang berkayakinan bahwa pilpres tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil, maupun bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres sudah demokratis, jujur, dan adil,” ujar Fahira Idris, akhir pekan lalu.

Baca Juga


Menurut Fahira, hadirnya MK dengan salah satunya kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu dilatarbelakangi kesadaran bahwa sebagai sebuah proses politik, proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran. Terutama pelanggaraan peraturan tentang pemilu yang menyangkut kampanye, tindak pidana pemilu, politik uang, sampai kecurangan dalam perhitungan suara. 

“Konsekuensi bagi Indonesia yang sudah memilih menjadi negara demokratis adalah menggelar pemilu yang bersih. Dari pemilu yang bersih, jujur, adil, bebas, dan tidak memihak maka akan lahir sebuah pemerintahan yang demokratis. Dan MK diberi tanggungjawab untuk memastikan hal ini,” ucap Senator Jakarta ini.

Salah satu pendidikan politik yang penting disajikan selama proses sidang PHPU ini, sambung Fahira, adalah makna PHPU jangan dimaknai dalam arti sempit berupa penghitungan suara saja. Namun juga berbagai pelanggaran yang terjadi baik dalam perhitungan suara maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. 

“Mudah-mudahan segala keriuhan pascapilpres ini bisa reda di tangan MK. Kita doakan bersama, para Hakim Konstitusi mampu memutus perkara perselisihan hasil pilpres ini dengan adil dan imparsial,” kata Fahira.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA