Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

PDIP Ragukan Info Jokowi Tawarkan Menteri ke Gerindra

Kamis 13 Jun 2019 23:35 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Karta Raharja Ucu

Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah

Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
PDIP meragukan kevalidan info Jokowi tawarkan menteri ke Gerindra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan jatah menteri ke partai non koalisi Indonesia kerja (KIK) diragukan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku tidak yakin kabar Jokowi menawarkan posisi menteri ke Partai Gerindra itu valid.

"Saya belum yakin betul bahwa ada tawaran menteri dari Jokowi kepada Gerindra. Karena saat ini TKN (Tim Kampanye Nasional) sedang fokus menyiapkan persidangan gugatan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Ahmad Basarah kepada wartawan, Kamis (13/6).

Basarah mengakui memang penentuan susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun tetap harus dibicarakan bersama rekan koalisi. Dan sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait hal itu.

Selain itu, menurut Basarah info soal Jokowi menawarkan jatah menteri ke Gerindra itu bukan disampaikan langsung Jokowi, namun dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Karena itu Basarah menilai informasi tersebut belum valid, atau belum benar adanya.

Soal jatah menteri bagi parpol pendukung di koalisi. PDIP yakin Jokowi akan memprioritaskan PDIP sebagai partai pengusung utama JKMA (Jokowi-Maruf Amin). Apalagi PDI Perjuangan pada pemilu legislatif yang serentak April 2019 lalu, PDI Perjuangan menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak.

"Apalagi berdasarkan hasil survei membuktilan loyalitas kader kader PDI Perjuangan memenangkan JKMA. Sudah sepatutnya PDI Perjuangan mendapatkan apresiasi tertinggi dari Jokowi," kata Basarah.

Ditanya soal berapa jumlah dan siapa saja calon menteri yang disiapkan PDI Perjuangan, Basarah enggan menjelaskan lebih rinci. Menurutnya kewenangan soal siapa dan berapa jumlah jatah menteri ada di pimpinan tertinggi partai. "Jadi nama-nama calon kabinet menjadi wewenang dan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan," tutupnya.

Sebelumnya Jubir BPN Andre Rosiade menyebut Jokowi telah menawarkan Gerindra untuk bergabung ke pemerintah, bahkan ia secara terang mengatakan posisi menteri telah ditawarkan Jokowi ke Gerindra. Namun pernyataan Andre Rosiade tersebut diragukan banyak pimpinan di TKN Jokowi-Maruf Amin.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA