Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Sistem ERP Satu-satunya Harapan Mengurangi Kemacetan

Senin 17 Jun 2019 18:09 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Gita Amanda

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan.

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
ERP untuk memastikan banyak warga yang menggunakan moda transportasi umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Syarifuddin, mengatakan, hasil penurunan kemacetan mencapai 8 persen pada Juni 2018 merupakan capaian yang bagus. Hasil tersebut berdasarkan lembaga pengukur tingkat kemacetan kota-kota di dunia, Tomtom Traffic Index.

"Bagus dong penurunan kemacetan Lebaran Juni 2018. Pada intinya, Pemprov DKI Jakarta, Dishub, dan BUMD merencanakan target untuk menyiapkan transportasi yang profesional, aman, nyaman, dan murah," ucapnya kepada Republika.co.id, Senin (17/6).

Kemudian, kata dia, dengan transportasi publik yang disediakan, warga menjadi pindah memakai transportasi umum. Namun, ia mengakui, saat dahulu peraturan 3 in 1 diterapkan di jalan protokol, banyak warga yang berasal dari luar Jakarta dan bekerja sebagai joki.

"Makanya peraturan 3 in 1 itu dianggap gagal. Tambah lagi ganjil-genap yang merugikan warga bayar pajak setahun tapi bayar fasilitasnya setengah tahun. Nah, sekarang harus menghadirkan transportasi profesional, seperti Transjakarta dengan feeder-feedernya," ucapnya.

Ia melanjutkan feedernya nanti bisa melalui Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Metro Mini, dan Kopaja. Nanti semuanya jadi kendaraan pengumpan. Lalu, pembayaran melalui uang elektronik. Sementara itu, melalui Transjakarta bisa menyambung ke LRT lalu bisa lanjut pindah ke moda raya terpadu (MRT).

"Itulah hal-hal yang bisa mengurangi kemacetan. Puncaknya nanti akan ada ERP atau jalan berbayar. Warga jadi berpikir, ngapain lewat jalan berbayar, apalagi parkir juga mahal. Pajak juga akan dinaikkan," ujarnya.

Syarifuddin menambahkan, pasti banyak warga yang menggunakan moda transportasi umum yang sudah disediakan. Terkait ERP, ia mengaku sudah selesai, tetapi masih ada kendala yang sedang dalam proses.

"Masih dalam masalah pelelangan. Harus selesai, tidak boleh tidak selesai, sebab ini harapan satu-satunya. Three in one dan genap-ganjil tidak berlaku. Jika ada jalan berbayar, pasti warga menghindar dan menggunakan transportasi umum," ucapnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA