Monday, 24 Muharram 1441 / 23 September 2019

Monday, 24 Muharram 1441 / 23 September 2019

Abdullah Hehamahua Kembali Turun ke Jalan Kawal Sidang MK

Selasa 18 Jun 2019 13:21 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah

Massa aksi yang tergabung dalam alumni keluarga besar Universitas Indonesia (UI) di patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Massa aksi yang tergabung dalam alumni keluarga besar Universitas Indonesia (UI) di patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Foto: Republika/ Flori Sidebang
Hehamahua mendorong hakim MK tak takut terhadap intimidasi dan tekanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua kembali turun ke jalan. Ia datang bersama para alumni Universitas Indonesia (UI) untuk turun aksi demonstrasi damai mengawal persidangan kedua gugatan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).

Baca Juga

Menurut Abdullah Hehamua, dalam aksi damai kedua kali ini, misi utama para massa demonstrasi sama seperti saat Jumat (14/6).

“Kita cuma ingin memberikan dukungan moral kepada Hakim—hakim di MK, agar mereka tidak takut, tidak khawatir terhadap intimidasi dan tekanan,” kata dia saat dijumpai di kawasan Merdeka Barat, Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/6).

Menurutnya, MK harus memutuskan sengketa Pilpres 2019 kali ini dengan adil dan bijaksana. Pun dengan harapan memberikan keputusan yang membawa masyarakat kepada persatuan.

photo

Abdullah Hehamahua

Sebab selama ini, kata dia tampak kesenjangan di masyarakat lantaran perbedaan politik akibat Pilpres 2019.  “Sehingga mereka betul-betul bisa mengambil keputusan yang benar, sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti yang ada,” ujar dia,

Abdullah, yang juga tokoh senior pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu khawatir apabila MK tak dapat memutuskan sengketa Pilpres 2019 dengan adil. Ia memprediksi, jika MK memutus dengan cara tak adil akan berdampak permanen bagi arah kemajuan bangsa. Yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum (Pemilu) dan lembaga negara.

“Saya khawatir 2024, tidak sampai 50 persen yang ikut pemilu. Karena masyarakat sudah hilang kepercayaan,” ujar dia.

Jika prediksi itu terjadi, kata Abdullah, keterpilihan kepemimpinan nasional mendatang cuma membutuhkan 25 persen dari partisipasi pemilih. Itu artinya, legitimasi kepemimpinan nasional akan lemah di masyarakat. Situasi tersebut, pun bakal mengancam integrasi NKRI.

Bukan cuma Abdullah bersama para alumni UI yang melakukan aksi damai mengawal sidang di MK. Sejak pagi, sejumlah massa dari kelompok lain juga berangsur-angsur datang memadatai kawasan Merdeka Barat, Patung Kuda. Sampai lewat Zhuhur, sekitar 500-an orang dari sejumlah massa GNPF-MIU, PA 212, dan FPI serta kelompok massa dari barisan emak-emak dan perempuan, juga ikut dalam aksi unjuk rasa damai kali ini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA