Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Kubu Jokowi Persilakan Penegak Hukum Dipanggil ke MK

Selasa 18 Jun 2019 20:15 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Muhammad Hafil

Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6).

Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Menghadirkan penegak hukum sebagai saksi merupakan hal lumrah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengomentari rencana tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan membawa aparat penegak hukum sebagai saksi fakta dalam persidangan sengketa hasil pemilu di Mahakamah Konstitusi (MK). Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra  mengatakan, menghadirkan saksi yang berprofesi sebagai aparat merupakan hal lumrah.

Baca Juga

"Itu biasalah dalam sidang-sidang Pilkada sering hal itu diminta, misalnya di Papua sering sekali polisi diminta hadir," kata Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra usai sidang MK di Jakarta, Selasa (18/6).

Yusril mengatakan, menghadirkan saksi guna membuktikan dalil-dalil yang diucapkan kuasa hukum merupakan keharusan advokat. Dia mengatakan, mendatangkan saksi dari aparat penegak hukum juga merupakan salah satu cara untuk membuktikan dalil tersebut.

Sayangnya, dia melanjutkan, jarang ada yang mau mengabulkan permohonan tersebut. Pakar Hukum Tata Negara ini mengungkapakan, menghadirkan saksi persidangan memang merupakan pengajuan dari para pihak bukan MK.

"Kalau mereka katakan ada pelanggaran nah harus buktikan hadirkan aparat, nah kadang-kadang katanya alasannya apakah itu mau datang tapi atasanya nggak izinkan," kata Yusril lagi.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto meminta MK memanggil saksi dari aparat penegak hukum dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Dia beralasan, ada kebutuhan guna memanggil saksi dari petugas atau aparat penegak hukum.

Dia mengaku telah menghubungi sosok yang akan menjadi salah satu potensial saksi. Namun, dia melanjutkan, saksi potensial tersebut hanya bersedia hadir jika ada perintah dari MK.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA