Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Kontroversi Kematian Muhammad Mursi

Kamis 20 Jun 2019 08:29 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Elba Damhuri

Sepak terjang Muhammad Mursi.

Sepak terjang Muhammad Mursi.

Foto: Republika.co.id
Mesir menilai seruan PBB untuk investigasi kematian Mursi senada dengan seruan Turki.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO --Kematian mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi menimbulkan pertanyaan dari internasional. Usulan dibentuknya tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Muhammad Mursi menguat. Dan Mesir menyatakan kegeramannya atas sikap internasional ini.

Mesir mengatakan kantor Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mempolitisasi kematian mantan presiden Mesir Muhammad Mursi. Pernyataan ini menanggapi juru bicara Komisi Tinggi HAM PBB, Rupert Colville, yang menyerukan penyelidikan atas Mursi yang meninggal dunia di ruang sidang saat menjalani sidang pada Senin (17/6).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Hafez, mengatakan, ia mengecam sekeras mungkin seruan Colville. Menurut dia, seruan Colville merupakan upaya yang disengaja untuk mempolitisasi kasus kematian yang wajar.

Hafez juga mengatakan, seruan tersebut mirip dengan seruan sebuah negara yang mengeksploitasi kematian Mursi demi kepentingan politiknya. Reuters menyebutkan, Hafez mengacu pada Turki. Komentar Hafez ini merupakan pernyataan resmi pertama dari Pemerintah Mesir di tengah kritik keras terhadap kondisi penjara tempat Mursi berada.

Pada Selasa (18/6), Colville mengatakan, "Kematian siapa pun yang mendadak saat menjalani penahanan harus diikuti dengan investigasi segera, tak memihak, saksama, dan transparan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjelaskan penyebab kematian."

"Ada kekhawatiran terkait kondisi penahanan Mr Mursi, termasuk soal akses ke perawatan medis yang memadai, termasuk akses yang selayaknya kepada pengacara dan keluarganya," kata Colville.

Ia juga mengatakan bahwa investigasi terhadap kematian Mursi harus meliputi seluruh aspek dari perlakukan pihak berwenang terhadap Mursi untuk memastikan apakah kondisi penahanannya telah berpengaruh terhadap kematiannya.

Seruan untuk menginvestigasi kematian Mursi juga datang dari lembaga advokasi HAM, Amnesty International (AI) dan Human Right Watch (HRW).

"Pemerintah Mesir kali ini bertanggung jawab atas kematiannya karena gagal memberikan perawatan medis yang memadai atau memenuhi hak dasar tahanan," demikian pernyataan HRW kepada Aljazirah.

Mursi adalah presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Mesir. Ia menjabat presiden pada Juni 2012, satu tahun selang kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab dari berakhirnya 30 tahun pemerintahan presiden Mesir sebelumnya, Husni Mubarak.

Pada 2003 Mursi digulingkan oleh Abdul Fattah as-Sisi, sosok petinggi militer yang dipercaya Mursi untuk menduduki kursi menteri pertahanan kala itu yang kini menjadi presiden Mesir. Sisi menggulingkan Mursi tepat pada 3 Juli 2013, menyusul aksi protes yang tak berkesudahan antara pendukung dan penentang Mursi. Mesir pun kembali ke tangan rezim militer.

Sisi pula yang menjebloskan Mursi ke penjara. Mursi berada di balik jeruji selama hampir enam tahun. Ia memiliki masalah kesehatan, termasuk diabetes, penyakit hati, dan ginjal.

Dia menghadapi setidaknya enam persidangan sampai kematiannya. Mursi menjalani hukuman penjara 20 tahun karena tuduhan yang timbul dari pembunuhan demonstran selama demonstrasi pada tahun 2012. Selain itu, dia menjalani hukuman seumur hidup untuk spionase dalam sebuah kasus yang terkait dengan negara Teluk, Qatar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA