Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Unsur Polri sebagai Komisioner Selalu Ada Sejak Awal KPK

Jumat 21 Jun 2019 17:15 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Muhammad Hafil

Logo KPK

Logo KPK

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Pansel Capim KPK menilai kinerja perwira Polri di KPK cukup baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Hendardi mengatakan nama-nama capim KPK dari unsur kepolisian tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya kekhawatiran masyarakat atas nama-nama perwira polisi yang mendaftar sebagai capim, terlalu berlebihan.

"Fakta menunjukkan sejak awal KPK dibentuk unsur perwira kepolisian dalam setiap tingkatan memang selalu ada, termasuk dalam posisi pimpinan hingga komisioner dan ketua komisioner KPK," kata Hendardi kepada wartawan, Jumat (21/6).

Dan ternyata, menurut dia, kinerja perwira kepolisian yang menjadi komisioner KPK atau bahkan ketua komisioner cukup baik, seperti yang dijalankan Taufiequrachman Ruki. Hal ini terlihat dengan dua kali Ruki dipercaya menjabat ketua KPK yakni pada 2003-2007 dan plt ketua KPK pada Februari - Desember 2015.

Termasuk ada nama perwira polisi lain yang pernah menjabat Komisioner KPK seperti Bibit Samad Rianto dan sekarang Basaria Pandjaitan. Dengan demikian, menurut dia, tidak ada alasan untuk meragukan kredibilitas perwira polisi yang mendaftar sebagai capim KPK saat ini.

Kalau ada persoalan hukum yang terkait korupsi oleh beberapa pihak kepolisian, tetapi itu tidak bosa menghilangkan fakta banyak polisi yang berjasa ikut dalam pemberantasan korupsi. Kemudian dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, polisi menjadi salah satu instansi yang memiliki pengalaman dalam bidang itu, selain kejaksaan.

"Saya saya kira pengetahuan pihak kepolisian itu masih dibutuhkan dalam konteks itu, walaupun tidak ada syarat harus ada unsur polisi dalam komisioner atau pimpinan KPK, tapi kami memandang perlu ada jemput bola putra putri terbaik sebagai capim KPK, termasuk polri, kejaksaan, akademisi dan yang lainnya," ujarnya.

Siapapun capim KPK yang ikut mendaftar nanti dan terpilih sebagai pimpinan KPK, Hendardi menegaskan semua keputusan tidak bisa diambil sendiri. Ada mekanisme kolektif kolegial di dalam keputusan KPK, dimana melibatkan semua unsur pimpinan bukan hanya sebagian komisioner saja.

"Kami melakukan audiensi ke polri, kejaksaan, kampus hingga Mahkamah Agung, karena kami berharap ada anggota dari institusi itu yang terbaik, memiliki kemampuan dan integritas yang mendaftar sebagai capim KPK. Itu yang kami harapkan," jelas Hendardi.

Sebelumnya Indonesian Corruption Watch (ICW)‎ menyoroti sembilan nama perwira polri yang mendaftar sebagai capim KPK ke Pansel. ICW memandang ada potensi konflik kepentingan jika nantinya ada pemimpin KPK yang berasal dari Korps Bhayangkara. Sebab, ada dua kepentingan instansi yang akan diemban pimpinan KPK dari Polri.

"Ketika ada loyalitas ganda yang itu didesain oleh kebijakan, maka konflik kepentingan tidak bisa dihindari. Nah, dari berbagai masalah klasik yang dihadapi KPK, jelas salah satunya karena faktor ini," kata Koordinator ICW, Adnan Topan.

Menurut Adnan, peran KPK untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum akan menjadi sangat tidak maksimal jika terdapat pemimpin dari unsur kepolisian. Hal itu, kata Adnan, terlihat dari minimnya jumlah penindakan KPK terhadap instansi kepolisian selama ini.

"Dari awal KPK berdiri sampai per Juni 2019 kemarin, kasus korupsi yang melibatkan polisi hanya dua. Padahal, dari berbagai hasil survei kepercayaan publik terhadap kepolisian itu memang juga buruk," tutur dia.

Padahal, sambungnya, KPK merupakan lembaga yang dibentuk dengan kekhususan sendiri untuk dapat menuntaskan kasus korupsi di semua instansi.


Berikut ini sembilan nama perwira tinggi Polri yang mendaftar menjadi capim KPK

1. Wakabreskrim Polri, Irjen Pol Antam Novambar
2. Pati Polri penugasan di Badab Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Pol Dharma Pongkerum
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Coki Manurung
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri, Irjen Pol Abdul Gofur
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI, Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat, Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri, Brigjen Pol Agung Makbul
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Juansih
9. Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Sri Handayani

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA