Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Pengamat: Oposisi Perlu dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Sabtu 29 Jun 2019 14:40 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa media usai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa media usai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Foto: Republika/Prayogi
Oposisi dalam sistem demokrasi perlu agar ada saling kontrol dan keseimbangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung Yusa Djuyandi mengingatkan perlunya kekuatan oposisi dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Alasannya agar ada saling kontrol dan keseimbangan dalam sistem politik.

"Kekuatan oposisi tetap diperlukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan ''check and balance'' dalam sistem politik demokrasi," kata Yusa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/6).

Baca Juga

Yusa mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan Jokowi-Maruf menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Menurut dia, terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden harus disikapi dan diterima dengan bijaksana oleh seluruh komponen bangsa.

Dia mengatakan pasca-putusan MK dan dibubarkannya koalisi 02 banyak spekulasi bermunculan soal posisi partai koalisi pendukung Prabowo dan Sandi, di antaranya beberapa partai seperti PAN dan Demokrat yang akan bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Maruf.

Tidak hanya itu, ujar dia, muncul juga isu mengenai kemungkinan Gerindra dan PKS untuk masuk dalam pemerintahan, meski saat ini kedua partai itu tetap menyatakan akan konsisten berada di luar pemerintahan Jokowi."Tidak dipungkiri kekuasaan akan selalu menggiurkan, namun kekuasaan tanpa kontrol akan membuat rakyat susah. Oleh karena itu oposisi diperlukan," kata dia.

Menurut Yusa,posisi oposisi yang kritis dan selalu memberikan masukan konstruktif juga akan membuat negara dan bangsa kuat, sehingga tidak selamanya masuk dalam pemerintahan adalah solusi tepat dan bijaksana.

Prospek 2024

Dia menekankan menjadi oposisi yang kritis merupakan modal politik bagi Pemilu 2024. Konsistensi politik juga akan dilihat oleh masyarakat, selama partai oposisi menjalankan mekanisme "check and balance" dengan baik.

Dia menilai posisi oposisi tidak hanya menguntungkan partai dalam Pileg tetapi juga dalam Pilpres, sejauh partai-partai oposisi tetap solid dan bisa memunculkan capres potensial yang mampu membangun narasi kritis dan konstruktif selama lima tahun ke depan.

"Bila melihat pada kontestasi lima tahun yang akan datang, itu pun jika partai dalam koalisi BPN konsisten sebagai oposisi, maka ada beberapa capres potensial, seperti Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan AHY jika Demokrat tetap oposisi," katanya.

Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan Prabowo dapat maju kembali, selama Prabowo tetap mampu mempertahankan basis masa pendukungnya dan membangun narasi oposisi yang kritis dan konstruktif.

"Semoga partai-partai saat ini tidak tergoda dalam kekuasaan semata," ujar dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA