Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sekretaris TKN: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kursi Menteri

Senin 01 Jul 2019 04:03 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bayu Hermawan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Hasto mengatakan rekonsiliasi penting untuk mengatasi masalah bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengakui tengah menempuh langkah untuk diadakannya rekonsiliasi nasional antar tokoh bangsa yang bersaing dalam pemilu 2019. Namun ia menyatakan rekonsiliasi bukan dimaksudkan untuk membagi-bagi kursi menteri.

Hasto mengatakan, rekonsiliasi penting untuk membangun dialog antar partai, khususnya yang berseberang dalam Pemilu 2019. Ia menekankan perlunya saling berbagi tentang solusi dari masalah bangsa.

"Tapi rekonsiliasi tidak dimaknai pembagian kursi di kabinet. Kami meyakini desain kabinet ke depan juga akan berbicara kualifikasi sosok menteri yang diperlukan. Sehingga ada peningkatan kualitas dalam menjalankan proses transformasi pembangunan itu akan diperhatikan," katanya pada wartawan di KPU, Ahad (30/6).

Sekjen PDIP tersebut mengakui adanya komunikasi dengan partai Demokrat dan Gerindra yang sempat berseberangan pilihan dalam pemilu 2019. Namun menurutnya, komunikasi dengan kedua parpol itu terbilang biasa saja.

"Kemudian terkait dialog dengan Gerindra dan Demokrat jangan terlalu cepat dimaknai bagi-bagi kursi menteri," ujarnya.

Hasto menyampaikan koalisi Indonesia Kerja bakal dipertahankan untuk mewujudkan visi misi Jokowi-Ma'ruf. Kemudian, bagi parpol pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, kata dia, tetap dibuka keran komunikasi. Sebab kerjasama antar kedua kubu tetap diperlukan di tingkat parlemen.

"Kami berkomunikasi dengan fraksi Gerindra, Demokrat dan PKS. Sehingga tidak ada persoalan di dalam kerjasama di parlemen, di MPR dan juga di dalam jalannya pemerintahan. Karena demokrasi memperlukan sikap bagi mereka di luar pemerintahan untuk ikut menyehatkan kualitas demokrasi itu," jelasnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA