Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

Jaksa KPK Tolak Nota Keberatan Sofyan Basir

Senin 01 Jul 2019 16:59 WIB

Red: Andri Saubani

Terdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang lanjutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019)

Terdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang lanjutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019)

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Sofyan Basir telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak nota keberatan (eksepsi) Direktur Utama PT PLN (Persero) 2016-2018, Sofyan Basir. Sofyan sebelumnya didakwa memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, politikus Partai Golkar, Idrus Markham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo, untuk mempercepat kesepakatan proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1.

Baca Juga

"Menolak eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan telah disususn sesuai dengan ketentuan karena itu dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara dan menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Budhi Sarumpaet,di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/7).

Dalam perkara ini, JPU KPK mendakwa Basir memfasilitasi pertemuan antara Saragih, Markham,dan Kotjo (pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited (BNR Ltd) untuk mempercepat kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang RIAU-1 dengan imbalan Rp 4,75 miliar untuk Saragihdan Markham. Dalam sidang pada 24 Juni 2019, pengacara Basir menyatakan, bila pemberian suap itu sudah selesai, Basir tidak lagi memenuhi dakwaan pasal 15 juncto pasal 56 ayat 2 KUHP dalam surat dakwaan yaitu setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Penerapan pasal 15 UU Tipikor dan pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan merupakan penekanan terhadap unsur pembantuan dan ancaman hukuman pidana terhadap terdakwa dengan tetap memertimbangkan kepentingan keadilan substantif tanpa mengorbankan hak-hak terdakwa dalam melakukan pembelaan perkara ini karena dapat memudahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyusun pembelaan (pleidoi)," kata Sarumpaet.

Apalagi menurut jaksa KPK, Saragih dan Kotjo telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, mengenai keberatan bahwa Sofyan Basir tidak mengetahui pertemuan-pertemuan yang dilakukan Saragih, Kotjo,Santoso, dan Widyawati, menurut jaksa KPK sudah memasuki pokok perkara.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA