Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Polri Belum Kabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Kivlan

Selasa 02 Jul 2019 16:35 WIB

Red: Andri Saubani

Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (kanan) berjalan dengan kawalan petugas kepolisian seusai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (kanan) berjalan dengan kawalan petugas kepolisian seusai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Kivlan diketahui berstatus tersangka kasus hoaks, makar dan kepemilikan senjata api i

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, sejauh ini mereka belum akan mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan mantan Kepala Staf Kostrad, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen. Kivlan diketahui berstatus tersangka kasus hoaks, makar dan kepemilikan senjata api ilegal.

"Informasi dari penyidik Polda Metro Jaya, belum ada informasi untuk dikabulkan, sampai hari ini," kata Prasetyo, di Jakarta, Selasa (2/7).

Alasan penyidik belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan adalah, karena Kivlan tidak kooperatif saat diperiksa penyidik terkait kasus yang menjeratnya. Menurut Dedi, tahap pemberkasan sudah hampir selesai dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal.

Baca Juga

"Kebetulan pemeriksaan berkas sudah hampir tahap penyelesaian," katanya.

Sementara untuk proses penyidikan kasus hoaks dan makar masih menunggu hasil sidang putusan kasus senjata api ilegal. "Tidak bisa paralel dua kasus dalam waktu bersamaan. Kalau misalnya sudah memiliki putusan pengadilan yang tetap, baru kasus lain diproses. Artinya menunggu (penanganan) satu kasus ini selesai dulu," katanya.

Terkait surat permohonan penangguhan penahanan yang juga dikirimkan oleh kuasa hukum Kivlan ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Dedi Prasetyo mengatakan hal itu bisa jadi bahan pertimbangan. Namun demikian, keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan, tetap ada di tangan penyidik.

"Bisa jadi salah satu bahan pertimbangan. Tapi penyidik independen, dia (penyidik) yang memutuskan apakah permohonan akan disetujui atau tidak," katanya.

photo

Jejak Kasus Kivlan Zen

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA