Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Yenny Wahid Dukung Adanya Oposisi

Kamis 04 Jul 2019 05:52 WIB

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Teguh Firmansyah

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid usai menjadi pembicara di acara halal bihalal perhimpunan advokat Indonesia, di Pullman Hotel, Jakarta, Rabu (3/7).

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid usai menjadi pembicara di acara halal bihalal perhimpunan advokat Indonesia, di Pullman Hotel, Jakarta, Rabu (3/7).

Foto: Republika/Nugroho Habibi
Yenny berharap oposisi jangan hanya menghambat kinerja pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mendukung adanya kelompok oposisi di dalam pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan sehat tak terlepas dari kehadiran oposisi yang kritis dan membangun.

Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menilai, oposisi sangat penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat. Namun dia mengingatkan, jangan sampai oposisi hanya menghambat kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.

"Jadi oposisi itu penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat tetap terjaga. Tetapi jangan sampai oposisi yang ada itu modelnya seperti di beberapa negara yang hanya menghambat saja," ujar Yenny, di Pullman Hotel, Jakarta, Rabu (3/7).

Meskipun demikian, Yeny menilai, semakin banyak jumlah partai pendukung di pemerintahan akan kian baik. Sebab, pemerintah akan lebih mudah dalam membuat kebijakan.

"Sebisa mungkin lebih banyak basis dukungan kepada pemerintah di DPR, itu akan memudahkan pemerintah dalam membuat kebijakan," ujarnya.

Sementara, Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyebut partainya akan tetap menjadi oposisi baik di pemerintahan dan parlemen. Hal itu penting untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

"Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan positioning sebagai partai oposisi," kata Syafi'i di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.

Hal senada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan posisi politiknya untuk tetap menjadi oposisi di luar pemerintahan. PKS menegaskan posisinya tersebut terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres.

“Saatnya membangun oposisi kritis dan konstruktif. Untuk pembangunan bangsa berkelanjutan yang efektif perlu dikawal bersama, agar kesalahan-kesalahan periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran rakyat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pesan tertulisnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA