Monday, 25 Zulhijjah 1440 / 26 August 2019

Monday, 25 Zulhijjah 1440 / 26 August 2019

Kemarau Datang, Gejolak Harga Pangan Perlu Diwaspadai

Jumat 05 Jul 2019 08:17 WIB

Red: Budi Raharjo

Seorang petani, Dusun Gendurit, Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang memanen padi belum cukup umur di lahan perswahan yang merekah, akibat kekeringan, Senin (17/6). Petani di dusun ini melakukan ‘panen terpaksa’ untuk menghindari kerugian lebih besar akibat dampak musim kemarau.

Seorang petani, Dusun Gendurit, Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang memanen padi belum cukup umur di lahan perswahan yang merekah, akibat kekeringan, Senin (17/6). Petani di dusun ini melakukan ‘panen terpaksa’ untuk menghindari kerugian lebih besar akibat dampak musim kemarau.

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Saat ini, harga cabai rawit dan cabai merah merangkak naik.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Harga pangan perlu diwaspadai oleh pemerintah seiring datangnya musim kemarau mengingat lahan pertanian di sejumlah daerah telah mengalami kekeringan. Bahkan puso atau gagal panen sudah ada yang menerpa sawah petani.

Direktur Metodologi dan Informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Ari Nugraha mengatakan, secara historikal, musim kemarau sedikit banyak berpengaruh terhadap gejolak harga di pasaran. "Ini karena sektor pertanian dan peternakan terdampak kemarau," kata Ari saat ditemui Republika, di Jakarta, Kamis (4/7).

Kendati demikian, Ari tak bisa menjelaskan lebih detail seberapa besar dampak kemarau terhadap perubahan harga. Sebab, data secara lebih spesifik dipegang kementerian dan lembaga yang bersangkutan. BPS hanya menyurvei secara makro yang dituangkan melalui laporan laju inflasi. "Jadi, data akuratnya ada pada setiap sektor yang bersangkutan,ujar Ari.

Saat ini, harga cabai rawit dan cabai merah merangkak naik. Berdasarkan pantauan Republika, kenaikan harga cabai salah satunya terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Berkurangnya pasokan dari daerah pemasok akibat kekeringan pada musim kemarau menjadi penyebab melonjaknya harga.

Seorang pedagang sayuran di Pasar Baru Indramayu, Taufik, menyebutkan, harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp 60 ribu per kilogram (kg), padahal sebelumnya hanya Rp 30 ribu per kg. Sementara, cabai rawit biasa harganya ber ada pada kisaran Rp 50 ribu per kg. Terjadi kenaikan cukup tinggi dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 20 ribu per kg.

''Harga naik bertahap sejak sekitar dua pekan lalu," kata Taufik, Kamis (4/7). Selain cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah dari Rp 30 ribu per kg menjadi Rp 60 ribu per kg.

Taufik mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi di tingkat pemasok. Menurut informasi yang diperolehnya, kenaikan harga terjadi karena berkurangnya pasokan dari daerah penghasil di wilayah Jawa Tengah. ''Di sana (Jawa Tengah) lahannya meng alami kekeringan,'' ujar Taufik menerangkan.

Salah seorang pedagang masakan di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Wati, mengungkapkan, kenaikan harga cabai memberatkannya. Pasalnya, masakan yang diolahnya membutuhkan cabai dalam jumlah banyak. ''Kalau cabainya dikurangi, nanti masakan jadi kurang pedas. Pelanggan tidak suka. Tapi, kalau harganya dinaikkan, pelanggan juga pasti protes,'' kata Wati.

photo

Anak-anak bermain di sungai Ciliwung yang mulai menyusut debit airnya saat musim kemarau di Kampung Kebon Jukut, Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/7/2019).

Pada musim kemarau ini, sejumlah saluran irigasi di Jawa Barat dilaporkan dalam kondisi rusak. Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Linda Al Amin, hanya 53 persen saluran irigasi yang dapat beroperasi maksimal. "Sekitar 47 persen irigasi lainnya saat ini kondisinya rusak, mulai kerusakan ringan hingga berat," ujar Linda kepada wartawan, Kamis (4/7).

Akibat banyaknya irigasi yang rusak, dampak kemarau terhadap kekeringan lahan pertanian semakin besar. "Jadi, bertambah area luas (sawah) kekeringan," ujar nya.

Dia mengatakan, tidak semua irigasi dikelola Pemprov Jabar. Sebagian besar justru dikelola pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Jabar hanya mengelola 103 daerah irigasi seluas 100 ribu hektare. "Setelah ditinjau, terdapat 20 persen irigasi rusak ringan, 12 persen rusak sedang, dan 15 persen rusak berat," katanya.

Linda mengakui, pihaknya belum memiliki anggaran untuk merevitalisasi irigasi-irigasi yang rusak berat. Sebab, Dinas PSDA Jabar hanya meng optimalkan alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan untuk mengatasi kerusakan ringan. "Kita anggarkan pada tahun depan secara bertahap. Sementara, pakai anggaran pemeliharaan dulu," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sudah memetakan daerah-daerah yang biasanya mengalami kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Dody Ruswandi mengatakan, setelah pemetaan dilakukan, beberapa daerah melakukan terobosan agar kekeringan tidak terjadi. Ia mencontohkan yang terjadi di Jawa Timur. BPBD setempat sebelumnya memetakan ada 900 titik yang dilanda kekeringan pada 2013.

Sejak saat itu, BPBD bersama peme rintah daerah setempat melakukan pembuatan embung hingga sumur bor. "Hasilnya, dari 900 titik itu, kini tinggal 108 titik yang rawan kekeringan," ujar dia, kemarin.

Dody menambahkan, walaupun penanganan kekeringan lebih banyak dilakukan BPBD, BNPB siap memberikan dana siap pakai. (imas damayanti/lilis sri handayani/arie lukihardianti/ inas widyanuratikah ed:satria kartika yudha)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA