Selasa, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 Januari 2020

Selasa, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 Januari 2020

PAN tak Mau Terburu-buru Ikut Ajakan PKS Menjadi Oposisi

Selasa 02 Jul 2019 15:57 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Andri Saubani

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay

Foto: RepublikaTV/Fian Firatmaja
PAN baru akan menentukan arah koalisi dalam rapat kerja nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Mardani Ali Sera telah mengajak parpol eks Koalisi Adil Makmur untuk bergabung menjadi oposisi bagi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, menyatakan, ajakan itu perlu dipertimbangkan.

Baca Juga

"Saya kira ajakan PKS itu perlu dipertimbangkan. Namun tentu saja pertimbangan dari internal masing-masing partai perlu di kedepankan. Pasalnya, masing-masing partai memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam mewujudkan tujuan politiknya," kata Saleh Daulay kepada wartawan, Selasa (2/7).

Saleh mengaku masih belum bisa menanggapi ajakan oposisi tersebut. Karena. PAN memiliki mekanisme rakernas yang akan digelar pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. "Dan kalau PKS sudah menentukan sikap, ya itu silakan saja," terangnya.

Sebab, menurutnya, partai lainnya pun tentu akan menentukan sikap. Masih ada beberapa bulan lagi ke depan untuk melakukan evaluasi internal dalam rangka menyongsong periode pemerintahan yang baru.

"Jadi tidak perlu terburu-buru," ujarnya.

Terkait ada upaya agar PAN tidak bergabung ke kubu Jokowi, seperti yang disuarakan pihak Nasdem. Saleh menyebut seperti ada kekhawatiran parpol kubu Jokowi berkurangnya jatah kursi. Namun, ia memastikan kalaupun PAN bergabung ke koalisi Jokowi tidak mengincar jatah menteri.

Ia mengatakan, kalau baca di medsos hari ini, dengan mudah ditemukan komentar orang. Ada yang mendukung PAN untuk bergabung, ada juga yang meminta untuk tetap menjadi oposisi.

"Pilihan bergabung atau tetap berada pada barisan oposisi bukanlah hal mudah untuk diputuskan. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Termasuk pandangan dan aspirasi masyarakat," terangnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA