Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Wali Kota Sukabumi Dukung Formasi CPNS Lebih Besar

Sabtu 06 Jul 2019 23:50 WIB

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Muhammad Hafil

Tes CPNS (ilustrasi)

Tes CPNS (ilustrasi)

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Rakernas Apeksi membahas masalah kepegawaian terkait formasi untuk CPNS.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Wali Kota sukabumi Achmad Fahmi mendukung formasi untuk calon pegawai negeri sipil (C pns ) lebih besar dibandingkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K). Hal ini merupakan salah satu isu yang dibahas dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia XIV di Kota Semarang 3-5 Juli 2019.

‘’Rakernas Apeksi membahas masalah kepegawaian terkait formasi untuk cpns ,’’ ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Jumat (5/7). Saat ini pemerintah pusat memberikan alokasi yang besar untuk PPPK atau P3K sebesari 60 persen.

Padahal, P3K akan membebankan keuangan daerah. Harapannya komposisi dibalik CPNS 60 persen dan P3K sebesar 40 persen. Nantinya isu ini akan dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Apeksi juga menghasilkan rekomendasi untuk emprioritaskan tenaga K2 yang saat ini belum tuntas status kepegawaiannya.

Di sisi lain, dalam rakernas Apeksi di Semarang dibahas dalam bidang pemerintahan. Di mana adanya dorongan untuk melakukan kolaborasi yang akan dibangun antar sesama pemerintahan kota se Indonesia. Sehingga terjadi percepatan bersama dalam pembangunan.

Selain itu kata Fahmi, upaya saling mendukung dalam program studi tiru. Upaya ini agar lebih mempercepat perkembangan kota-kota se-Indonesia. Para wali kota juga memberikan doorngnan untuk peningkatan alokasi dana kelurahan serta perbaikan juklak juknisnya termasuk alokasi dana sharing 5 persen yang wajib disiapkan Pemda Kota se-Indonesia.

Fahmi menuturkan, para wali kota mendorong 5 persen alokasi dana sharing agar dapat diakumulasikan oleh kegiatan-kegiatan yang berbasiskan wilayah yang dilakukan oleh SKPD lain. Dalam artian bukan harus mengalokasikan dana 5 persen dana tersebut ke wilayah.

Isu lainnya kata Fahmi, mendorong pembangunan ekonomi kreatif sehingga kota-kota yang tidak memiliki sumber daya alam tetap mampu bersaing sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. Termasuk dalam cabang ekonomi kreatif yang ada.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA