Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Amnesty Minta Elite Politik tak Gunakan Lagi Isu SARA

Senin 08 Jul 2019 21:37 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Andri Saubani

Direktur Amnesty International Indonesia - Usman Hamid

Direktur Amnesty International Indonesia - Usman Hamid

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Pengunaan isu SARA oleh elite politik berakibat polarisasi tajam di masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Amnesty International Indonesia meminta elite politik di Tanah Air tak lagi menggiring masyarakat dalam trik pembelahan sosial untuk perebutan kekuasaan. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid mengatakan kerusuhan 21-23 Mei 2019 adalah dampak nyata dari polarisasi yang tajam di akar rumput akibat kontestasi politik di level elite.

Menurut Usman, kontestasi politik ‘kebencian’ di level elite, membuat akar rumput menjadi terbelah. Pengamatannya mengatakan, pembelahan tersebut sengaja dirawat demi elektoral atau keterpilihan.

Sayangnya, kata dia, kerap menggunakan ujaran kebencian dan SARA. Hasilnya, membuat pembelahan sosial yang rawan akan kekerasan.

“Peristiwa 21-23 Mei ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Di mana polarisasi sosial yang begitu tajam antara dua pihak politik yang saling menggunakan isu SARA dan agama,” ujar Usman saat menyambangi Mabes Polri di Jakarta, Senin (8/7).

Amnesty, kata Usman menyarankan agar elite-elite politik yang berseberangan saat Pilpres 2019, mengembalikan situasi sosial di masyarakat. Ia pun menyarankan, agar masyarakat, pun memahami konsekuensi dari permainan SARA, dan agama, juga ujaran kebencian yang membuat segmen kerusuhan menjadi lebar.

"Kami mendesak kepada semua pihak, elite-elite politik, dan mereka yang berkontestasi di politik, supaya mencegah kejadian-kejadian seperti 21-23 Mei kembali terulang,” ujar Usman.

Kerusuhan 21-23 Mei 2019 terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Kerusuhan itu, memang berawal dari aksi politik massa yang menamahan diri sebagai Gerakan Nasional Keadilan Rakyat (GNKR). Kelompok tersebut di dominasi para massa Islam, para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Pasangan nomor urut 02 itu, kalah dari pejawat Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

Massa GNKR menolak kekalahan tersebut. Mereka melakukan aksi turun ke jalan menolak hasil Pilpres 2019. Aksi di lakukan dua hari pada 21 dan 22 Mei di Simpang Sarinah, depan Gedung Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Dua hari aksi massa, sebetulnya berakhir dengan damai. Namun, ada kelompok massa brutal yang sengaja membuat kerusuhan dengan melawan petugas Brimob. Alhasil kerusuhan tak dapat dihindari.

Kerusuhan pertama terjadi pada 21 Mei di Simpang Sarinah. Setelah massa GNKR bubar pada sekitar pukul 21:00 WIB, sekelompok massa memprovokasi Brimob yang berjaga di Gedung Bawaslu. Kerusuhan malam terjadi sekitar pukul 23:00 WIB. Kerusuhan malam itu menjalar sampai ke Tanah Abang, Petamburan, dan Slipi di Jakarta Barat (Jakbar). Massa tak dikenal, membakar lahan parkir asrama Brimob di kawasan tersebut.

Pada 22 Mei, massa GNKR kembali melakukan demonstrasi di tempat yang sama. Namun lepas massa bubar, sekitar pukul 19:00 WIB, sekelompok massa yang bertahan di lokasi demonstrasi terprovokasi dengan aksi pelemparan ke arah Brimob. Kerusuhan pun tak terhindari. Kembali warga sipil berlawanan dengan satuan Brimob. Kerusuhan pada hari kedua itu, terjadi sampai 23 Mei, pagi.

Dari rangkaian kerusuhan itu, sembilan orang dinyatakan meninggal dunia. Mereka yang meninggal sipil semua. Delapan di antaranya meninggal diterjang amunisi tajam. Satu yang meninggal karena hantaman benda keras. Dari sembilan yang meninggal tiga di antaranya masih di bawah usia dewas. Selain meninggal, tercatat 800-an orang luka-luka.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA