Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Ketua DPR Persilakan Masyarakat Sampaikan Evaluasi UU ITE

Rabu 10 Jul 2019 12:49 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima kehadiran pengurus Partai Golkar tingkat II kabupaten Riau dan Maluku Tenggara di ruangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima kehadiran pengurus Partai Golkar tingkat II kabupaten Riau dan Maluku Tenggara di ruangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Revisi suatu undang-undang baru bisa dilakukan setelah DPR terima laporan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan evaluasinya terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada DPR. Menurutnya, revisi undang-undang baru bisa dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat.

"Ya gimana mau mendorong (revisi) orang belum ada permintaan dari masyarakat, kecuali ada permintaan dari masyarakat minta akhiri ke Komisi I itu mekanismenya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Jika nantinya ada laporan masyarakat untuk segera direvisi, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi I untuk melakukan kajian kembali terhadap UU ITE yang di dalamnya dianggap terdapat pasal karet. Sebelumnya ada usulan agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menghapus sejumlah pasal karet di UU ITE. Menanggapi hal itu Bamsoet kembali mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan hal itu.

"Ya silakan disuarakan oleh masyarakat ke DPR nanti komisi I akan menerima usul suara-suara masyarakat itu dan saya yakin komisi I juga akan mendorong dan melakukan kajian-kajian," tuturnya.

Baca Juga

Menyikapi kasus yang dialami Baiq Nuril, Bamsoet mendukung agar presiden memberikan pengampunan (amnesti). Menurutnya peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan oleh Baiq.

"Saya mendengar dari pak menteri proses ke presiden itu sedang berjalan, dan saya juga berharap dari gedung ini dari gedung parlemen, presiden mau mempertimbangkan upaya dari pada salah satu warga negara kita yang bernama Baiq Nuril itu untuk dipertimbangkan diberikan amnesti atau pengampunan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu meyakini presiden beserta menterinya telah mendengar perkembangan terbaru kasus Baiq. Ia meminta semua pihak untuk bersabar.

"Semua ada prosesnya," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA