Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

PA 212 Minta Moeldoko tak Asal Berkomentar Soal HRS

Rabu 10 Jul 2019 14:26 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani

Moeldoko

Moeldoko

Foto: Dok. Republika
Menurut PA 212, Moeldoko harus mendengar persyaratan rekonsiliasi dari kubu Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyayangkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menjadi salah satu syarat rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Mereka meminta Moeldoko untuk tidak asal berkomentar terkait HRS yang dianggap seorang ulama.

"Jangan asal komentar, bahkan sampai melecehkan ulama dan itu sangat memprovokasi," ujar juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, saat dihubungi, Rabu (10/7).

Menurut Novel, Moeldoko yang berada di kubu Jokowi haruslah mendengar persyaratan dari kubu Prabowo guna mewujudkan rekonsiliasi. Bukan justru mengeluarkan pernyataan yang dapat menyulut provokasi.

Ia pun mengapresiasi eks koordinator juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menjadikan kepulangan HRS sebagai syarat rekonsiliasi. Menurutnya, HRS memiliki peran yang besar dalam mendulang suara untuk pasangan nomor urut 02 itu.

"Dahnil Anzar sebagai orang beriman, bertakwa, sudah otomatis cinta kepada ulama yang istiqamah, sehingga Dahnil Anzar punya tanggung jawab moral sebagai kewajibannya membela ulama," ujar Novel.

Ia bersama alumni 212 juga menginginkan HRS untuk segera kembali ke Indonesia. Maka dari itu, ia berharap syarat tersebut dapat dipenuhi sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi.

"Semangat umat Islam, khususnya alumni 212, ingin sekali berjuang memulangkan HRS yang sampai saat ini masih menjadi korban pemerintahan yang berkuasa," ujar Novel.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi permintaan pemulangan HRS sebagai salah satu syarat rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, pemulangan Rizieq bukan menjadi tugas pemerintah lantaran kepergiannya ke Arab Saudi merupakan keputusannya sendiri setelah tersandung kasus dugaan pornografi pada April 2017.

Mantan panglima TNI itu mengatakan, selama ini, pemerintah tak pernah mengusir HRS dari Tanah Air. Karena itu, untuk memulangkan Rizieq ke Indonesia bukan menjadi tugas pemerintah.

"Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri, kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir? Kan enggak. Pergi-pergi sendiri kok, kita ribut mau mulangin, kan gitu,” ujar Moeldoko.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA