Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

Tujuh Kecamatan di Sukabumi Mulai Kesulitan Air Bersih

Kamis 11 Jul 2019 12:47 WIB

Red: Ani Nursalikah

Seorang petani, Dusun Gendurit, Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang memanen padi belum cukup umur di lahan perswahan yang merekah, akibat kekeringan, Senin (17/6). Petani di dusun ini melakukan ‘panen terpaksa’ untuk menghindari kerugian lebih besar akibat dampak musim kemarau.

Seorang petani, Dusun Gendurit, Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang memanen padi belum cukup umur di lahan perswahan yang merekah, akibat kekeringan, Senin (17/6). Petani di dusun ini melakukan ‘panen terpaksa’ untuk menghindari kerugian lebih besar akibat dampak musim kemarau.

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Sejumlah warga Sukabumi harus berjalan hingga beberapa kilometer untuk mencari air.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menerima laporan sudah ada tujuh kecamatan pada musim kemarau ini yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. "Kesulitan air bersih ini karena dampak dari bencana kekeringan yang sudah terjadi sejak Juni," kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna di Sukabumi, Rabu (10/7).

Adapun tujuh kecamatan tersebut, yakni Cidadap, Gegerbitung, Tegalbuleud, Waluran, Cikembar, Gunungguruh dan Cicurug. Tapi tidak menutup kemungkinan jumlah kecamatan yang warganya kesulitan air bersih ini bertambah.

Baca Juga

Menurutnya, untuk meringankan penderitaan warga yang terdampak, BPBD sudah menyalurkan air bersih ke sejumlah lokasi seperti di Desa Cijurey, Kecamatan Gegerbitung. Di desa tersebut, ratusan warganya sudah kesulitan mendapatkan air bersih.

Bahkan, warga harus berjalan hingga beberapa kilometer untuk mencari air. Sumur milik warga sudah kering, meskipun ada airnya kondisinya keruh dan mengeluarkan bau sehingga tidak bisa digunakan.

Untuk menyalurkan air bersih itu, Daeng menyiagakan enam unit truk tanki berkapasitas 5.000 liter baik milik BPBD, Pemkab Sukabumi maupun Palang Merah Indonesia (PMI). "Untuk pipanisasi kami masih berkoordinasi sebab pemasangannya harus ada sumber air dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan warga," katanya.

Di sisi lain, hingga kini ia masih menunggu Pemerintah Provinsi Jabar untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana yang biasanya setelah ada penetapan di tingkat provinsi, kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota segera menyesuaikan dengan menetapkan status tersebut. Namun, BPBD Kabupaten Sukabumi tetap melakukan penanggulangan dan memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA