Sabtu, 23 Zulhijjah 1440 / 24 Agustus 2019

Sabtu, 23 Zulhijjah 1440 / 24 Agustus 2019

Pengamat: Pendekatan Hukum dan HAM Harus Seiring

Selasa 16 Jul 2019 04:40 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat

Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Moeldoko bantah Jokowi abai masalah-masalah hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Visi Indonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampa dengan pendekatan hukum, politik, dan hak asasi manusia (HAM). Padahal, itu yang Feri anggap seharusnya menjadi fokus Jokowi ke depan.

Baca Juga

"Yang perlu Jokowi lakukan lima tahun ke depan menurutku adalah visi bagaimana hukum, HAM, dan politik itu berjalan lebih baik," tutur Feri melalui sambungan telepon, Senin (15/7).

Feri melihat, apa yang disampaikan Jokowi dalam Visi Indonesia-nya itu justru hampa akan ketiga hal tersebut. Tidak masuknya ketiga hal itu pun dianggap semakin memperlihatkan kelemahan Jokowi di aspek-aspek tersebut.

"Kelemahan Jokowi di soal-soal hukum, politik, dan HAM itu jadi sangat luar biasa. Ditambah dengan apa yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya," jelasnya.

Menurut Feri, akan cukup mengkhawatirkan jika apa yang dibangun Jokowi ke depan hanya fisik saja tanpa membangun jiwanya. Ia mengatakan, pembangunan di bidang hukum, politik, dan HAM merupakan jiwa sebuah bangsa.

Ia menjelaskan, peradaban bangsa telrihat dari tata cara politik yang baik, penegakkan HAM yang sesuai dengan konstitusi dan hukum yang ditegakkan. "Itu yang kemudian tampak lemah dalam pidato itu ya," kata dia.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, meskipun tak disampaikan dalam pidatonya, Jokowi tak abai terhadap masalah-masalah tersebut.

 

"Secara substansi semua persoalan sudah ada di dalamnya, tidak ada upaya niat atau abai terhadap persoalan-persoalan itu tidak, tolong cara memahaminya. Itu sebuah pidato yang sangat komprehensif, Presiden menyadarkan kita semua bahwa dunia sekarang fenomena globalnya seperti itu, maka diperlukan cara-cara yang adjustif," jelas Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7).

Salah satu bukti pemerintah tak abai terhadap masalah hukum dan HAM yakni perhatian Presiden terhadap kasus Baiq Nuril, korban kasus pelecehan seksual. Moeldoko mengatakan, Presiden memberikan perhatiannya terhadap kasus yang dialami oleh Baiq Nuril. "Tidak ada abai sama sekali, buktinya soal-soal seperti Baiq ini menjadi perhatian," tambah dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA