Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Jumlah Penduduk Miskin Tinggal 25,14 Juta Jiwa

Selasa 16 Jul 2019 07:39 WIB

Red: Budi Raharjo

Warga beraktivitas di kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A Chaves mengatakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019, Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen.

Warga beraktivitas di kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A Chaves mengatakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019, Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen.

Foto: Antara
BPS menyatakan tingkat kemiskinan akan makin sulit diturunkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2019 sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari total 260 juta penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin berkurang 529,9 ribu orang di bandingkan September 2018. Jika dibandingkan Maret 2018, penurunannya mencapai 805,1 ribu orang.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, persentase tingkat kemiskinan sudah berada dalam rentang satu digit. Artinya, masyarakat Indonesia yang kini hidup di bawah garis kemiskinan merupakan kelompok yang benar-benar berada pada posisi paling bawah.

Oleh karena itu, Suhariyanto mengatakan, diperlukan strategi khusus untuk menarik kelompok tersebut agar terbebas dari jeratan kemiskinan. "Menurunkan tingkat kemiskinan ketika jumlahnya sudah satu digit akan sangat lama, karena mereka adalah masyarakat yang betul-betul miskin," kata Suhariyanto dalam paparannya di kantor BPS, Jakarta, Senin (15/7).

Suhariyanto mengatakan, jika 25,14 juta penduduk miskin yang ada saat ini hanya disentuh dengan bantuan pangan non-tunai (BPNT) serta bantuan pendidikan dan kesehatan, hal itu tak menjamin kelompok tersebut keluar dari garis kemiskinan. Mereka perlu diberikan modal agar bisa hidup secara mandiri.

Bantuan modal, menurut Suhariyanto, telah dilakukan pemerintah lewat pembagian sertifikat tanah. Ia berharap masyarakat menggunakan sertifikat tanah untuk mendapatkan modal usaha agar bisa hidup mandiri.

Namun, dia menegaskan tetap dibutuhkan strategi lanjutan agar upaya menurunkan kemiskinan benar-benar efektif. "Tentu ini progres yang menggembirakan karena secara persentase kemiskinan kita tinggal 9,41 persen. Tapi, jumlahnya masih 25 jutaan orang," kata dia.

Menurunnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi sembilan faktor. Salah satu faktor utamanya adalah rata-rata upah riil buruh tani dan bangunan per hari yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen dan 0,76 persen. Faktor yang tak kalah penting adalah laju inflasi nasional yang cenderung rendah. Sepanjang September 2018-Maret 2019, inflasi umum berada di kisaran 1,52 persen.

Penyaluran bantuan beras sejahtera yang sesuai jadwal sepanjang Januari- Maret 2019 juga sangat berpengaruh menekan kemiskinan. Apalagi, beras menjadi komoditas pertama dari 10 komoditas makanan yang memiliki pengaruh besar, yakni mencapai 25,97 persen terhadap garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

Selain beras, komoditas yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan adalah rokok keretek, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, dan gula. Garis kemiskinan merupakan batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2019, tingkat garis kemiskinan naik 3,55 persen dari Rp 410.670 per kapita per bulan menjadi Rp 425.250 per kapita per bulan.

photo
Kepala BPS Suhariyanto (tengah).



Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Jokowi menekankan empat poin utama yang harus diperhatikan para menteri dalam menyusun RAPBN 2020.

Pengentasan masyarakat dari kemiskinan tetap menjadi salah satu program prioritas Jokowi pada periode kedua pemerintahannya. "Saya ingin RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan," kata Jokowi dalam arahannya di rapat terbatas.

Agar tingkat kemiskinan terus menurun, Jokowi meminta Program Keluarga Harapan (PKH) serta Dana Desa makin tepat sasaran. "Termasuk bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro," ucap Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, rilis BPS terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia makin baik. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran lima persen diiringi penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan. "Ini bukan perkara mudah," kata Darmin.

Darmin pun sepakat dengan BPS bahwa upaya menurunkan kemiskinan akan makin sulit ketika jumlah penduduk miskin atau persentase tingkat kemiskinan makin berkurang. "Jadi, makin banyak yang harus disiapkan," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, menilai, pemberian bantuan sosial (bansos) menjadi faktor utama pendorong penurunan kemiskinan serta ketimpangan. Bansos mampu mendorong daya beli masyarakat di tingkat paling bawah.

Menurut dia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan masyarakat menengah ke bawah mendapatkan pekerjaan. Dengan memiliki pekerjaan, mereka akan memiliki pendapatan secara berkelanjutan. "Sehingga, mereka tidak akan banyak bergantung lagi pada bansos, melainkan pada penghasilannya," katanya.

Kualitas lapangan pekerjaan juga harus ditingkatkan. Faisal mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun, tapi banyak yang bekerja di sektor informal. (dedy darmwan nasution/sapto andika candra/adinda pryankaed:satria kartika yudha)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA