Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Dokter Lulusan Cina Kalah dalam Kasus Diskriminasi

Selasa 16 Jul 2019 14:07 WIB

Red:

abc news

abc news

Dokter lulusan Cina ini menggugat karena merasa terjadi diskriminasi.

Pemerintah Negara Bagian Ibukota Canberra (ACT), Australia memenangkan gugatan diskriminasi dalam kasus penempatan dokter magang di salah satu di rumah sakit yang dialami seorang dokter lulusan Cina.

Dokter ini menggugat karena merasa terjadi diskriminasi.

Tadinya, pengadilan memenangkan Dokter Qinglin Wang dan mendapatkan kompensasi 40 ribu dolar yang harus dibayar Pemerintah ACT. Dia merasa "gelisah, malu dan terhina" setelah upayanya untuk magang di salah satu rumahsakit di Canberra ditolak.

Dokter Qinglin ketika di Cina pernah menjabat direktur neurologi di Universitas Kedokteran Tianjin. Namun dia pindah ke Australia pada tahun 2001 dan menjadi warga negara sejak tahun 2006.

Pada 2013, Dr Qinglin telah merampungkan hampir semua persyaratan untuk bisa membuka praktik kedokteran di Australia. Hanya satu syarat lagi yang tersisa, yaitu magang selama satu tahun di salah satu rumahsakit Australia.

Tapi kebijakan perekrutan dokter yang berlaku di Canberra, menempatkan dokter lulusan luar negeri di tempat terakhir untuk dipertimbangkan magang.

Artinya, secara efektif Dr Qinglin tidak berhasil mendapatkan kesempatan magang.

Dokter yang juga memiliki gelar master dalam bidang neurologi dan pengalaman lebih dari 15 tahun ini, akhirnya bekerja sebagai asisten perawat di salah satu rumah jompo.

Dia pun menggugat kebijakan yang dia anggap diskriminasi rasial ini, karena menurut dia, jelas-jelas merugikan dokter lulusan universitas asing.

Pengadilan Sipil dan Administrasi (ACAT) yang memeriksa kasusnya memenangkan Dokter Qinglin pada 2016.

Namun Pemerintah ACT mengajukan banding, dan hari Senin (15/7/2019) keluar keputusan yang membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya.

Lulusan luar negeri di tempat terakhir

Dalam sidang banding, pengacara yang mewakili Pemerintah ACT berdalih bahwa kebijakan tersebut tidak membeda-bedakan pelamar berdasarkan ras atau kebangsaan, tapi berdasarkan tempat mereka belajar kedokteran.

Ini, katanya, bukan kategori yang tercakup dalam UU Diskriminasi.

Namun pengacara Dr Qinglin mengatakan bahwa mereka yang tidak lahir di Australia atau Selandia Baru dan memiliki kualifikasi asing, sama saja dengan diskriminasi jika memperlakukan mereka secara tak menguntungkan.

"Dr Qinglin Wang menyampaikan bahwa orang asal Cina umumnya (walaupun tidak selalu) memperoleh gelar medis mereka dari universitas di luar negeri," kata Presiden ACAT Graeme Neate.

"Dengan demikian, penggunaan daftar prioritas ACT untuk menentukan penempatan magang menunjukkan adanya diskriminasi langsung," katanya.

Dalam sidang banding, Pemerintah ACT berdalih dari kategori pelamar dengan prioritas tertinggi yaitu lulusan Universitas Nasional Australia yang berkomitmen untuk bekerja di Canberra, 48 persen di antaranya lahir di luar negeri.

Dengan mempertimbangkan angka ini, pengadilan memutuskan "tidak ada bukti bahwa administrasi kebijakan memiliki dampak merugikan mereka yang berasal dari China atau asal negara non-Australia lainnya".

ACAT menemukan bahwa Pemerintah ACT tidak mendiskriminasi Dr Qinglin, baik secara langsung maupun tak langsung, berdasarkan kewarganegaraannya.

Disebutkan bahwa Dr Qinglin tidak menghadapi diskriminasi rasial, sebagian karena gelar dokter dari China bukanlah karakteristik yang dimiliki kebanyakan orang kelahiran Cina.

"Memiliki gelar medis dari universitas di luar negeri belum tentu berbasis rasial," katanya.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA