Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

ICW: Pansel Pimpinan KPK Jangan Fokus pada Isu Radikalisme

Kamis 18 Jul 2019 07:35 WIB

Rep: Riza Wahyu Pratama/ Red: Teguh Firmansyah

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz memberikan pernyataan kepada awak media seusai diskusi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (17/7).

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz memberikan pernyataan kepada awak media seusai diskusi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (17/7).

Foto: Republika/Riza Wahyu Pratama
Pansel KPK dinilai bukan untuk memilih kepala BNPT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rangkaian proses seleksi capim KPK memasuki tahapan uji kompetensi, Kamis (18/7). Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz berharap, Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK dapat bekerja secara maksimal.

Donal Fariz mengaku akan terus mengawal proses seleksi tersebut. Ia berharap pansel dapat menggunakan indikator penilaian yang obyektif. Sehingga indikator tersebut menghasilkan calon yang sesuai dengan kebutuhan KPK secara kelembagaan.

"Belum terlambat untuk mengoreksi logika cara kerja pansel," kata Donal Fariz di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D nomor 6, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (17/7)

Salah satu poin yang disoroti ICW adalah masalah radikalisme. Ia menyayangkan, sebagian anggota pansel justru fokus pada isu tersebut. Padahal, isu radikalisme bukanlah isu krusial dalam mencari pimpinan KPK.

"Kita sedang mencari pimpinan KPK, bukan mencari pimpinan BNPT. Seharusnya yang disorot adalah integritasnya. Orang berintegritas pasti tidak akan mendukung kelompok-kelompok radikal semacam itu," ucapnya.

Selanjutnya, ICW juga menyoroti sebagian anggota pansel yang beranggapan bahwa KPK adalah representasi lembaga penegak hukum lain. Lantaran itu muncul sikap menganak-emaskan sejumlah lembaga penegak hukum. Padahal seharusnya pansel bekerja secara obyektif.

"Tidak ada satupun pasal di dalam undang-undang KPK yang menyebutkan bahwa unsur pimpinan KPK itu berasal dari Kepolisian atau Jaksa atau berasal dari hakim peradilan," ujarnya.

Oleh karenanya, ia berharap poin-poin tersebut menjadi bahan koreksi bagi pansel. Setidaknya masing-masing anggota dapat saling mengingatkan anggota lainnya.

Ia menegaskan, pansel merupakan tumpuan utama proses seleksi pimpinan KPK. Meskipun nantinya ada tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Hal itu tidak berdampak signifikan karena uji kelayakan dan kepatutan hanya akan memetakan jaringan setiap calon.

"Jadi yang dicari di DPR (fit and proper test) itu golongan darahnya. Merahkah, kuning kah? Begitu kira-kira," ucapnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA