Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

JK Minta Nasdem Tetap Kritis Terhadap Pemerintah

Jumat 19 Jul 2019 23:46 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andi Nur Aminah

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Meskipun Nasdem bergabung di koalisi, partai harus tetap kritis pada pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan agar Partai Nasdem tetap kritis kepada pemerintah, meskipun Partai Nasdem berada dalam koalisi yang mendukung pemerintahan. JK menilai, kritis dalam mengawal program dan kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

Baca Juga

"Walau Nasdem bagian dari pemerintah nanti, pengawasan harus dijalankan secara proporsional," ujar JK saat memberikan sambutan dalam penutupan sekolah legislatif Partai Nasdem di Gedung Akademi Bela Negara (ABN), Pancoran, Jakarta, Jumat (19/7).

Menurut JK, itu juga berlaku bagi partai yang berada di luar pemerintahan. Ia mengatakan, fungsi pengawasan secara proporsial dalam bentuk perbaikan-perbaikan diperlukan pemerintah. "Tanpa pengawasan yang baik kepada pemerintah bisa salah arah," kata JK lagi.

Namun demikian, di samping kritikan dan pengawasan, dukungan perlu dilakukan Nasdem kepada pemerintah. Hal ini untuk merealisasikan program dan kebijakan yang dicanangkan pemerintah guna kepentingan rakyat.

"Di samping pengawasan, kritikan juga dukungan, karena Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentu harus beri dukungan yang baik ke pemerintah, tanpa dukungan itu sulit pemerintah bersama-sama (menjalankan pemerintahan)," kata JK.

Karenanya pada kesempatan itu ia juga berpesan kepada para calon legislatif yang terpilih pada Pemilihan Umum (2019) untuk menjalankan fungsi pengawasan saat bertugas di DPR nanti. "Kepada saudara semua yang dilantik pada waktunya, jadi anggota DPR, semua itu pengabdian yang baik, dengan pengabdian yang baik itu akan beri semangat pemikiran baik UU, anggaran juga pengawasan kepada pemerintah. sehingga terjadi balancing antara legislatif dan eksekutif," katanya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA