Senin, 18 Zulhijjah 1440 / 19 Agustus 2019

Senin, 18 Zulhijjah 1440 / 19 Agustus 2019

LHKPN Capim tak Wajib, KPK Ingatkan Pentingnya Rekam Jejak

Senin 22 Jul 2019 21:47 WIB

Red: Andri Saubani

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Terdapat 104 kandidat yang dinyatakan lulus dalam tes objektif (objetive test).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan rekam jejak menjadi salah satu poin penting dalam menyaring calon-calon yang mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Terdapat 104 kandidat yang dinyatakan lulus dalam tes objektif (objetive test).

Baca Juga

"Jadi, rekam jejak tentu saja yang dilihat apa yang dilakukan, bagaimana proses kepatuhan (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN) para calon-calon saat menjabat di instansi-instansi lain sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/7).

Lebih lanjut, Febri menyatakan, bahwa memang benar jika pihak panitia seleksi (pansel) menyatakan bahwa para calon pimpinan KPK tersebut sudah melakukan tanda tangan dalam proses administrasi untuk melaporkan kekayaannya setelah menjadi pimpinan KPK. "Namun, sebelum mereka terpilih hal yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan kekayaan tersebut juga dilihat sebagai alat ukur oleh panitia seleksi. Kepatuhan saat mereka baru menjabat sebagai penyelenggara negara dan juga kepatuhan pelaporan setiap tahunnya karena ini adalah tools pencegahan yang penting yang dilakukan oleh KPK," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Febri, bagaimana mungkin jika calon pimpinan KPK itu sebelumnya tidak patuh menyampaikan LHKPK ketika menjabat sebagai penyelenggara negara. "Karena itu KPK berharap hal ini juga menjadi perhatian yang serius dari pansel nantinya untuk melihat kepatuhan LHKPN ketika calon menjabat sebagai penyelenggara negara, jadi dalam posisi calon menjabat sebagai pejabat negara untuk melihat rekam jejak ke belakang termasuk juga pelaporan gratifikasi," ungkap Febri.

Menurut dia, dari pelaporan gratifikasi tersebut akan dilihat apakah para calon pimpinan KPK cukup kompromistis dengan penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan jabatan. Atau juga sang calon bersifat tegas menolak jika ada pemberian-pemberian.

"Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menjadi pejabat negara dan kompromistis dengan pemberian pemberian dari pihak lain karena gratifikasi ini berbeda dengan suap, maka kalau ada pihak-pihak yang kompromistis tersebut saya kira itu berarti memiliki masalah dari aspek integritas," ujar Febri.

Sebelumnya, Wadah Pegawai KPK juga telah membentuk tim untuk mengawal seleksi calon pimpinan KPK tersebut dan mempunyai dua tugas utama. Pertama, menghimpun masukan-masukan dari pegawai KPK agar dapat memberi masukan bagi calon pimpinan sehingga KPK akan mempunyai arah dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, melakukan pengawalan proses seleksi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, akademisi serta praktisi untuk memastikan terpilihnya pimpinan KPK yang mempunyai rekam jejak antikorupsi, independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga manapun dan mempunyai kompetensi.

Diketahui, pansel pimpinan KPK pada Senin ini telah mengumumkan 104 orang kandidat lulus seleksi uji kompetensi untuk menjadi komisioner KPK periode 2019-2023. Adapun 104 orang yang lulus uji kompetensi tersebut berasal dari unsur Polri (sembilan orang), pensiunan Polri (tiga orang, hakim (tujuh orang), mantan hakim (dua orang), jaksa (empat orang), pensiunan jaksa (dua orang), advokat (11 orang), auditor (empat orang), unsur KPK (14 orang), Komisi Kejaksaan/Komisi Kepolisian Nasional (tiga orang), PNS (10 orang), pensiunan PNS (tiga orang) dan lain-lain (13 orang).

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA