Saturday, 23 Zulhijjah 1440 / 24 August 2019

Saturday, 23 Zulhijjah 1440 / 24 August 2019

PKS Optimistis Wagub DKI Jakarta Berasal dari Partainya

Rabu 24 Jul 2019 02:50 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Friska Yolanda

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi

Foto: dok. Humas FPKS DKI Jakarta
Nama yang muncul sebagai wagub adalah ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Suhaimi, mengaku tetap optimistis bahwa Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta akan berasal dari partainya. Meskipun proses pemilihannya saat ini terasa alot dan terus diundur.

"Kita berharap dalam waktu dekat mudah-mudahanlah ada wagub, Pak (Ahmad) Syaikhu atau Pak Agung (Yulianto)," ujar Suhaimi saat dikonfirmasi, Selasa (23/7).

Baca Juga

Suhaimi mengatakan, PKS merasa tak dipermainkan dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut wajar dalam dunia politik.

"Ini proses politik, pasti dibutuhkan komunikasi dan lobi, semua upaya kita lakukan," ujar Suhaimi.

Meski begitu, PKS telah meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk segera menandatangani surat rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). Hal itu dilakukan agar proses pemilihan Wagub DKI Jakarta tak kembali molor.

Ia berharap, seluruh fraksi tetap semangat menjalankan seluruh prosesnya. Agar posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu akan terisi secepatnya. 

"Supaya ini jadi hadiah dari DPRD (DKI Jakarta) periode ini untuk masyarakat," ujar Suhaimi.

Sebelumnya, rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta batal diselenggarakan pada Senin (22/7). Penyebabnya, pimpinan DPRD belum menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pemilihan Wagub DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengingatkan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk segera memproses jabatan wakil gubernur mengingat posisi tersebut diperlukan untuk konsolidasi pemerintahan daerah.

Dalam hal ini, Mendagri tidak dapat mengintervensi. Karena keputusan waktu pelaksanaan rapimgab tersebut tetap menjadi wewenang DPRD Provinsi DKI Jakarta.

"Kemendagri tidak bisa berbuat banyak. Ini sudah domainnya DPRD, termasuk Anies (Baswedan) juga tidak bisa ikut campur apa-apa," ujar Tjahjo.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA