Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Komnas Perempuan: Unit PPA Seharusnya Dikuatkan Statusnya

Jumat 26 Jul 2019 03:02 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Gita Amanda

Ekspresi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi kerabat saat pengesahan amnesti untuk dirinya pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Ekspresi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi kerabat saat pengesahan amnesti untuk dirinya pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Sejauh ini Unit PPA memang menjadi pendukung yang luar biasa bagi para korban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian perlu ditingkatkan statusnya. Hal ini perlu dilakukan agar unit tersebut bisa memberikan keputusan bukan hanya pendampingan.

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherawati mengatakan sejauh ini Unit PPA memang menjadi pendukung yang luar biasa bagi para korban. Unit PPA juga berisi penyidik yang memiliki kualifikasi khusus untuk memeriksa perempuan korban kekerasan.

Sudut pandang yang digunakan Unit PPA juga dinilai sudah cukup baik dalam mendampingi korban. Namun, secara struktur belum kuat karena pengambil keputusan tidak sepenuhnya ada di unit tersebut.

"Sehingga bisa jadi Unit PPA ini sudah punya perspektif, sudah pro perempuan dan anak tapi dalam mengambil keputusan itu berubah," kata Sri dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Ia mencontohkan, pada kasus Baiq Nuril. Sebenarnya, dalam menangani kasus tersebut Unit PPA sudah membuat keputusan yang pro-perempuan. Namun, kata Sri, ketika dibawa ke rapat di atas hasilnya berubah.

"Berubah karena ada pelibatan pakar pidana yang perspektifnya belum clear. Belum jelas," kata Sri menegaskan.

Di dalam memeriksa sebuah kasus kekerasan terhadap perempuan, seorang pakar pidana harus memiliki analisis sosial dan analisis gender yang kuat. Oleh sebab itu, Sri berpendapat Unit PPA jangan hanya sebagai layanan tapi juga bagaimana mencapai pemulihan.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA