Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

Wednesday, 4 Rabiul Awwal 1442 / 21 October 2020

Koalisi Sudah Cukup Kuat, Bagaimana Nasib Gerindra?

Sabtu 27 Jul 2019 06:46 WIB

Red: Budi Raharjo

Presiden terpilih Joko Widodo usai menghadiri acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat (26/7).

Presiden terpilih Joko Widodo usai menghadiri acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat (26/7).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Penambahan anggota koalisi akan dibicarakan presiden dengan ketua umum partai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai spekulasi bertambahnya partai politik di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Meski tak bicara secara gamblang, Jokowi menilai kekuatan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung dirinya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin sudah mencukupi.

Spekulasi menggendutnya koalisi makin kencang menyusul pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7). "(Tambahan partai koalisi--Red) belum dibicarakan. Kalau tanya kekuatan, sudah cukup," kata Jokowi di sela acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Meski menyebut kekuatan koalisi sudah cukup, Jokowi mengaku belum membahas penambahan komposisi partai koalisi. Parpol di KIK juga belum melakukan pembahasan mengenai susunan koalisi pascapertemuan Prabowo-Megawati. "Pendukung kita belum pernah berkumpul berbicara mengenai koalisi," katanya.

Jokowi pun menegaskan, kondisi internal KIK tetap solid. Ia menampik adanya perpecahan di antara parpol pendukung di tengah dinamisnya situasi politik dalam negeri. "Bahkan, lebih solid dari biasanya," katanya.

Jokowi didukung oleh 10 parpol dalam Pilpres 2019. Pada periode kedua pemerintahannya nanti, parpol pendukung Jokowi memiliki lebih dari 60 persen kursi di parlemen. Jumlah tersebut dinilai berbagai kalangan sudah lebih dari cukup sehingga tak ada urgensi bagi Jokowi menambah parpol koalisi.

Terkait pembubaran TKN, Jokowi mengaku puas dengan tim yang diketuai oleh Erick Thohir tersebut. "Manajemen bagus. Pengaturan dari satu tempat ke tempat lain juga sangat rapi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia dan seluruh mantan anggota TKN, terutama sekretaris jenderal dan ketua umum partai politik, tetap akan bertemu secara berkala meski telah dibubarkan. Namun, dia mengakui masih menemui kendala untuk mengatur waktu pertemuan yang dimaksud.

TKN resmi dibubarkan pada Jumat (26/7) pukul 16.00 WIB. Pembubaran tim pemenangan dilakukan langsung oleh Jokowi-Ma'ruf Amin serta Ketua TKN Erick Thohir. Kegiatan itu juga dihadiri sekretaris jenderal partai pengusung pasangan calon 01, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Staf Presidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pranomo Anung, dan sejumlah tokoh politik lainnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait penambahan anggota koalisi. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, sejauh ini koalisi belum membahas pebambahan anggota kelompok partai pendukung pemerintah.

"Namun, pandangan PKB atau saya sih terserah Pak Jokowi karena beliau paham mau tambah atau tidak. Mau menterinya dari partai berapa dari nonpartai berapa itu terserah Pak Jokowi," katanya.

Karding pun mengklaim koalisi masih sangat solid. Menurut dia, isu perpecahan atau penambahan satu anggota hanya merupakan spekulasi publik. Dia meminta semua pihak menunggu sikap politik Jokowi sebagai pimpinan koalisi.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan hal senada. Dia mengatakan, penambahan anggota koalisi akan dibicarakan antara presiden dan ketua umum partai. "Kalau sekarang ada kecenderungan yang menutup atau membuka itu pendapat masing-masing," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, KIK belum memikirkan untuk melakukan pelebaran koalisi. Kendati begitu, dia menyebut Nasdem akan menyambut baik partai yang ingin bergabung. "Kami sambut baik untuk mendukung pemerintah demi kebaikan rakyat," ujar Johnny.

Terkait pembubaran TKN, Johnny menegaskan, acara ini merupakan pembubaran tim yang mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, bukan pembubaran koalisi. Johnny menjelaskan, KIK akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Tugas terdekatnya, kata dia, memastikan pelantikan Presiden terpilih Jokowi berjalan dengan baik. "Apabila ada rekan-rekan partai politik oposisi yang akan mendukung pemerintah, tentunya kami terima dengan positif," ujar Johnny.

photo
Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja, Usman Kansong usai menghadiri acara pembubaran TKN KIK, di Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Kriteria menteri
Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan, Jokowi sempat membeberkan kriteria syarat menteri saat acara pembubaran TKN. Beberapa syarat utama adalah memiliki kemampuan manajerial dan punya kemampuan eksekusi yang cepat terhadap persoalan. "Syarat yang ketiga harus berani," ujar Usman.

Usman mengungkapkan, Jokowi telah memiliki sejumlah nama yang potensial menduduki kursi menteri di kabinetnya. Namun, Jokowi meminta nama lain untuk direkomendasikan kepada mantan wali kota Solo itu. "Masih dibutuhkan lagi usulan-usulan supaya Pak jokowi punya lebih banyak pilihan, punya banyak alternatif. Kata Pak Jokowi, lebih banyak nama, lebih baik," kata Usman.

Jokowi juga berencana membuat tim kecil yang bertugas menyeleksi kandidat yang tepat untuk menjadi menteri. Ia menerima semua masukan dari semua pihak terkait posisi menteri di kabinetnya nanti. "Secara terbuka Pak Jokowi untuk menyampaikan (meminta usulan), tapi yang jelas akan ada tim kecil yang akan membahas hal itu," ujar Usman. n sapto andika candra/rizkyan adiyudha/nawir arsyad akbar, ed: satria kartika

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA