Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Pemerintah Siapkan Rp 3,5 Triliun Kembangkan Danau Toba 

Selasa 30 Jul 2019 07:02 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolanda

Kementerian Pariwisata melakukan sosialisasi KUR Pariwisata di Danau  Toba.

Kementerian Pariwisata melakukan sosialisasi KUR Pariwisata di Danau Toba.

Foto: Humas Kemenpar
Anggaran disiapkan untuk mengembangkan 28 destinasi wisata di sekitar Danau Toba.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ingin mengembangkan kawasan Danau Toba menjadi kawasan wisata yang lebih menarik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp 3,5 triliun untuk mengembangkan kawasan Danau Toba ini. Investasi dari APBN ini dapat menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar yang jumlahnya tiga sampai lima kali lipat.

“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4,5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN," ujar Jokowi di Sipinsur Geosite, Sumatera Utara, dikutip dari laman setpres. 

Presiden menjelaskan, besarnya anggaran yang disiapkan diperlukan agar dapat mengembangkan sekitar 28 destinasi wisata di sekitar Danau Toba menjadi kawasan wisata yang lebih berkelas. Pemerintah tak hanya akan mengembangkan kawasan wisata tersebut, namun juga membangun brand yang lebih baik serta menyiapkan SDM yang lebih handal. Sehingga kawasan wisata Danau Toba ini berbeda dengan kawasan wisata lainnya seperti Bali dan Mandalika. 

“Yang namanya terintegrasi itu semuanya, produknya, SDM-nya, kemasannya, membangun brand-nya, diferensiasinya apa dengan Bali, dengan Mandalika. Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Jokowi menekankan pemerintah juga menyoroti isu lingkungan di kawasan ini. Menurutnya, masalah lingkungan juga harus diperhatikan. 

“Ya memang perbaikan itu, yang saya sampaikan, perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya, tetapi lingkungannya juga harus kita urus,” ucapnya.

Jokowi menegaskan, akan mencabut izin perusahaan yang berperan merusak lingkungan di sekitar Danau Toba. Selain itu, pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, kawasan mana yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.

"Perlu waktu, tidak langsung (sebut) siapa, mana. Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik," kata Jokowi. 

Pengembangan pariwisata Danau Toba ini akan dimulai pada 2019 dan ditargetkan selesai dalam satu tahun ke depan. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang, telah mulai dibangun terlebih dahulu sejak 2018 lalu.

“Tadi jalan keliling Samosir hanya kurang 21 kilometer. Itu sebagian sudah, hanya belum kita tunjukkan. Sudah mulai sebetulnya tahun kemarin, cuma belum ditunjukkan,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ini, Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA