Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Pimpinan KPK Sebut Ada 4 Tersangka Baru KTP-El

Rabu 31 Jul 2019 18:48 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Esthi Maharani

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
KPK belum bisa mengungkapkan siapa saja tersangka baru tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan ada empat tersangka baru terkait kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). Namun, dirinya belum bisa mengungkapkan siapa saja tersangka baru tersebut.

"Kalau tidak salah terakhir itu, ada 4 (tersangka) ya," kata Alexander di Gedung KPK Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Alexander tersangka kali ini ada dari unsur birokrasi dan swasta. Namun, saat dicecar siapa saja Alexander masih belum mau memgungkapkan nama-nama tersangka baru tersebut 

"Proses kan masih terus berjalan. Saatnya nanti pasti akan kami umumkan lah itu kan," ucap Alexander.

Dalam perkara KTP-el ini KPK sudah mengantarkan tujuh orang ke dalam penjara. Ketujuh orang tersebut dinilai hakim terbukti melakukan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari proyek sebesar Rp 5,9 triliun.

Dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang masing-masing divonis 15 tahun penjara, mantan Ketua DPR Setya Novanto yang juga 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong 13 tahun penjara, dan Anang Sugiana Sudihardjo seberat 6 tahun penjara. Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung masing-masing 10 tahun penjara.

Terbaru, KPK baru saja melimpahkan berkas Markus Nari dijerat Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP untuk kasus korupsinya. Sementara perkara perintangang penyidikan ia dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ‎Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA