Sunday, 23 Muharram 1441 / 22 September 2019

Sunday, 23 Muharram 1441 / 22 September 2019

Waste4change Usulkan Standar Biaya Iuran Sampah

Kamis 01 Aug 2019 05:58 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Indira Rezkisari

Pemulung beraktivitas di area zona Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019).

Pemulung beraktivitas di area zona Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019).

Foto: Antara/Risky Andrianto
Semakin banyak sampah yang dihasilkan semakin besar biaya iuran sampahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada pengelolaan sampah, Waste4change, mengusulkan dibentuknya standar biaya iuran sampah. Selama ini biaya pemungutan sampah dinilai terlalu murah, sehingga tidak pernah cukup mendanai biaya pengelolaan sampah.

Baca Juga

Pendiri waste4change, Mohammad Bijaksana Juneroseno mengatakan, usulan itu telah dia sampaikan kepada pemerintah pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenko Bidang Perekonomian dan lembaga pemerintah terkait. Menurut Seno, saat ini pemerintah tengah menggodok usulan standarisasi biaya iuran pemungutan sampah tersebut.

“Tentu saja dalam hal ini, pemerintah perlu waktu untuk merespons dan mencerna. Setahu saya saat ini pemerintah sudah menyambut baik ide itu, sehingga mereka tengah menggodok standar biaya pemungutan sampah,” kata Seno dalam sebuah diskusi di kantor Endelman Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Seno, setidaknya ada beberapa hal yang harus dikaji oleh pemerintah terkait standar biaya pemungutan sampah. Pertama pemerintah harus merumuskan berapa biaya ideal untuk mengelola sampah per ton. Setelah biaya ideal diputuskan, kedua, pemerintah harus merumuskan apa saja jalan yang akan ditempuh untuk mendapatkan dana produksi pengelolaan sampah.

“Jika pun iuran masyarakat menjadi salah satu jalan untuk meraup dana, saya ingin pemerintah tidak memukul rata iuran sampah. Baiknya iuran sampah ditentukan oleh besaran sampah yang dihasilkan oleh rumah atau lembaga tertentu,” kata dia.

Artinya, semakin banyak sampah yang dihasilkan semakin banyak pula iuran sampah yang perlu dibayar oleh warga atau lembaga terkait penghasil sampah.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengedukasi tentang perlunya iuran sampah yang layak. Sebab selama berpuluh-puluh tahun, kata Seno, masyarakat Indonesia sudah terlanjur dimanjakan dengan iuran sampah yang murah.

"Selama ini masyarakat Indonesia seolah dininabobokan dengan tiadanya aturan dan penegakkan hukum terkait pengelolaan sampah. Maka jika memang usulan itu baik, kesadaran masyarakat juga perlu ditumbuhkan," jelas Seno.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA