Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Karding: Lima Parpol di KIK Sepakati Paket Pimpinan MPR

Kamis 01 Aug 2019 16:06 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Teguh Firmansyah

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding

Foto: Republika TV/Surya Dinata
Kendati sudah ada kesepakatan, namun pembahasan pimpinan MPR masih dinamis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima partai politik pengisi Koalisi Indonesia Kerja (Kerja) sudah bersepakat membentuk paket Pimpinan MPR RI. Para pimpinan Parpol itu disebut telah menyetujui paket pimpinan MPR RI yang akan ditentukan pada Oktober 2019 mendatang.

"Ya pasti kalau KIK itu bersepakat untuk paket. Tapi soal apakah tambah atau tidak, saya sendiri belum mendengar," kata Politikus PKB Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Karding mengatakan, kesepakatan itu ditentukan oleh lima parpol. Dengan kesepakatan itu, lanjut Karding, parpol koalisi sudah sepakat tidak memasukkan partai baru dalam paket Pimpinan MPR.

Paket pimpinan MPR sendiri diketahui berisi lima orang yang terdiri dari empat unsur parpol dan satu DPD. Dengan demikian, maka satu parpol KIK diprediksi tak mendapat kursi MPR. Karding mengatakan, hal tersebut telah dibicarakan.

"Maksudnya pimpinan, (paket) itu include DPD-nya tidak mungkin tidak, konteks yang dimaksud itu, lima itu di luar yang dianggap mau masuk selama ini, kan gitu," kata Karding.

Karding menambahkan, kendati disebut sudah ada kesepakatan berpaket bersama, pembicaraan soal pimpinan MPR masih dinamis. Artinya, masih memungkinkan terdapat pembahasan lebih lanjut. "Kalau saya sih melihatnya masih berkembang masih panjang masih dinamis," ujar dia.

Politikus Partai Golkar Zainudin Amali mengungkapkan, partainya kini tengah menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR terkait kursi ketua MPR. Ia berharap pada saat pembentukan pimpinan tidak terjadi voting.

"Saya berharap begitu, musyawarah mufakat kita kan itu yang harus utama kita dorong," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (1/8).

Ketua Komisi II DPR itu mengklaim, Partai Golkar sudah sewajarnya menempati kursi ketua MPR.Pasalnya Partai Golkar berhasil menjadi partai dengan perolehan suara terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. "Ya silakan (jika partai lain berkeinginan kursi ketua MPR), tapi urut-urutan kan Golkar yang nomor dua itu," ujarnya.


Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA