Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Atasi Polusi, Anies Batasi Mobil Hingga Naikkan Tarif Parkir

Sabtu 03 Agu 2019 05:30 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Teguh Firmansyah

Suasana gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Rabu (31/7).

Suasana gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Rabu (31/7).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Anies menilai langkah-langkah mengatasi polusi butuh kerja sama semua pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara pada 1 Agustus 2019. Untuk mengendalikan kualitas udara di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah-langkah inisiatif untuk diterapkan ke warga.

“Jadi seperti kami ketahui salah satu tantangan terbesar di ibu kota Jakarta saat ini adalah masalah lingkungan hidup. Dan kualitas udara di Jakarta saat ini dan sudah beberapa waktu Mengalami penurunan karena itu kami perlu melakukan langkah-langkah korektif untuk bisa membuat kualitas udara kami menjadi lebih baik,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Anies melanjutkan, nantinya langkah-langkah tersebut akan membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Ini karena kualitas udara di Jakarta bukan saja ditentukan oleh kegiatan pemerintahan, tapi juga oleh kegiatan ekonomi dan kegiatan rumah tangga.

Hal-hal tersebut akan menyangkut regulasi baik pemerintahan maupun komponen warga. Ia juga akan lebih mendorong warga untuk menggunakan kendaraan umum, kendaraan bebas emisi, dan kendaraan listrik.

“Yang tidak kalah penting, kami  akan memfasilitasi penambahan jalur-jalur  untuk pejalan kaki yang lebih banyak. Lalu, mulai tahun kali ini kami akan tuntaskan, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi ini kami akan strict (ketatkan) di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 , artinya tahun ini adalah tahun terakhir di mana kendaraan usia lebih dari 10 tahun,” ujar dia.

Lalu kendaraan pribadi juga akan mengalami hal yang sama tetapi pada 2025. Jadi pada tahun 2025 pihaknya punya periode waktu enam tahun untuk warga bersiap. Kendaraan yang bisa beroperasi di Jakarta hanya kendaraan yang usianya di bawah 10 tahun. Dan seluruh kendaraan akan mengalami uji emisi.

Sementara itu, Pemprov DKI akan melakukan kebijakan pengendalian kualitas udara dengan mengajak partisipasi warga yaitu dengan  melakukan perluasan rute-rute jalan yang mengharuskan plat nomor ganjil genap.

“Kami akan melakukan perluasan. Kami akan  umumkan dalam waktu dekat rute-rute nya. sedang difinalisasi hari ini. Rute-rute itu nanti kami akan umumkan akan ada periode uji coba, sama seperti pada saat tahun lalu ada uji coba, sesudah itu baru fase enforcement,” ujar dia.

Pelaksanaan akan dilakukan pada 1 September 2019. Semua masih dalam pembahasan. Ia akan menginformasikan kembali pada pekan depan.

Baca Juga

Kemudian, tarif parkir akan mengalami peningkatan harga yang amat drastis nilainya sedang difinalisasi. Dinas Perhubungan (Dishub) akan memfinalkan dimana yang mengalami peningkatan terutama di kawasan-kawasan yang sudah terlayani dengan angkutan umum massal dengan baik.

Kawasan yang sudah ada angkutan umum massal nya dengan baik maka harga parkirnya akan menaik amat tinggi.

Sementara itu,  mulai tahun depan akan menyiapkan injection pricing untuk ruas-ruas jalan yang menimbulkan kemacetan yang tinggi.

“Kami akan mendorong peralihan moda kepada transportasi umum dan kenyamanan berjalan kaki dengan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol dan Arteri. Ini kami akan kebut di 25 ruas jalan protokol dan Arteri. Sehingga arena untuk pejalan kaki akan diperluas,” ucap dia.

Lalu Pemprov DKI akan mewajibkan industri sebagai penghasil polusi untuk memasang alat monitoring nilai buangan asap industri dan melakukan pemasangan pengendalian kualitas udara pada semua cerobong. Yang berikutnya akan dilakukan pengoptimalisasian penghijauan pada sarana dan prasarana publik serta mendorong penerapan prinsip green building pada seluruh gedung melalui penerapan insentif dan disinsentif.

Pemprov juga akan menyiapkan tanaman dengan daya serap karbon tinggi untuk dibagikan secara gratis kepada warga. Ia juga akan melakukan merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan memasang solar panel pada gedung gedung pemerintah daerah gedung sekolah fasilitas kesehatan. Ia akan memperbanyak penggunaan solar panel.

“Semua kami harapkan akan bisa ikut mengurangi rendahnya kualitas udara dan memperbaiki serta melibatkan seluruh masyarakat untuk sama-sama. Kami mengurangi emisi di udara Jakarta,” kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA