Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Sidang Pileg, KPU: Lebih dari 90 Persen Perkara Ditolak MK

Jumat 09 Aug 2019 14:33 WIB

Red: Ratna Puspita

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting sebagai termohon berdiskusi dengan salah satu anggota tim kuasa hukum KPU di sela sidang putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting sebagai termohon berdiskusi dengan salah satu anggota tim kuasa hukum KPU di sela sidang putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Dari 225 perkara yang sudah diputus, 10 perkara dikabulkan sebagian oleh MK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik menyebutkan lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menangani 260 perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Baca Juga

"Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 kali ini hampir sebagian besar atau lebih dari 90 persen perkara sengketa hasil Pileg 2019 ditolak dan tidak diterima Mahkamah," ujar Evi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (9/8).

Hal itu dikatakan oleh Evi usai pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019 termin pertama pada hari keempat, oleh sembilan Majelis Hakim Konstitusi. Hingga pembacaan putusan pada termin pertama di hari keempat selesai dibacakan, dari 225 perkara yang sudah diputus, tercatat ada 10 perkara yang dikabulkan sebagian oleh MK.

Perkara yang dikabulkan tersebut dengan putusan menetapkan perolehan suara yang benar untuk lima perkara, dan sisanya adalah perintah penghitungan surat suara ulang. "Di dalam persidangan kami bisa membuktikan kami menyelenggarakan Pemilu dengan penuh tanggung jawab dan responsif untuk melakukan perbaikan, koreksi, dan kemudian keberatan ditanggapi dengan baik," ujar Evi.

Evi juga mengatakan bahwa hampir seluruh rekomendasi Bawaslu, Panwascam, serta Panwas TPS juga telah dilaksanakan dan dibuktikan dalam persidangan. "Dari rekomendasi tersebut, sudah ada koreksi, ada pembetulan putusan KPPS hingga Kabupaten Kota dan Provinsi. Jadi ini merupakan indikator yang menunjukkan kerja teman penyelenggara Pemilu sudah maksimal, penuh tanggung jawab, dan menjaga integritas," ujar Evi.

Lebih lanjut Evi menyebutkan minimnya perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah juga dapat dijadikan pengakuan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu sudah berjalan dengan baik dan benar.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA