Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Pengamat Nilai Megawati Khawatir PDIP tak Diakomodasi Jokowi

Jumat 09 Aug 2019 17:02 WIB

Red: Andri Saubani

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) bersama Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (kanan) pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) bersama Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (kanan) pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Permintaan jatah menteri Megawati ke Jokowi mempertegas posisi PDIP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif IndexPolitica Denny Charter menilai kelakar 'jatah' menteri yang disampaikan Megawati Soekarnoputri merupakan langkah untuk mempertegas posisi PDI Perjuangan di hadapan Joko Widodo (Jokowi). Denny menilai, ada kekhawatiran dalam diri Megawati pada periode kedua kepemimpinan Jokowi.

Baca Juga

"Tentu, pasti ada kekhawatiran Mega. Ini jelas menunjukkan kekhawatiran dari apa yang disampaikan Jokowi bahwa dia tidak akan merasa tertekan di periode kedua ini," kata Denny, Jumat (9/8).

Denny menilai, Megawati khawatir Jokowi tidak mengakomodir banyak kader PDIP dalam kabinet mendatang. Apalagi, kata dia, Jokowi pernah menyampaikan bahwa pemerintahan periode keduanya akan dijalankan tanpa ada tekanan atau terpengaruh dengan partai politik koalisi.

"Jadi, kalau dengan Jokowi ini kan penuh dengan kode-kode. Mungkin, Mega merasa inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dua periode," katanya.

Meski demikian, kata dia, permintaan menteri yang disampaikan parpol pengusung kepada calon presiden merupakan hal yang wajar, sebagaimana terjadi juga di negara-negara lain. Ia menyebutkan situasi perpolitikan di Amerika Serikat pun demikian, ketika parpol yang mengusung presiden meminta jumlah kursi menteri di pemerintahan.

"Kan sama, semua juga mengatakan hal seperti itu. Golkar bilang minta sekian, PKB sekian. Saya rasa dinamika seperti itu masih wajar, normal aja," katanya.

Hanya saja, Denny mengingatkan, bahwa keputusan final soal komposisi kabinet, termasuk siapa saja menteri-menteri yang dipilih merupakan hak prerogatif Presiden. "Semuanya tergantung Presiden, apakah Jokowi seperti yang disampaikan akan tanpa tekanan, atau terpengaruh terhadap tekanan parpol koalisi," kata Denny.

Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partai tersebut harus memeroleh kursi menteri yang banyak. Mega juga berseloroh tidak mau menerima jika partainya hanya diberikan empat kursi menteri.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA